PDIP Ingatkan Tugas MUI DKI Mengayomi Umat, Bukan Bikin Cyber Army

Merdeka.com - Penggunaan dana hibah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta untuk membentuk tim siber, dinilai hanya memicu kegaduhan publik. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono berharap, MUI menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengayomi umat beragama.

"Apakah MUI punya tugas sebagai siber, saya kira tidak. Sekarang justru terjadi kegaduhan, karena orang yang diberikan hibah menggunakan tidak sesuai tupoksinya," ucap Gembong, Senin (22/11).

Gembong pun meyakini, pemberian dana hibah oleh Pemprov DKI kepada MUI DKI tidak diperuntukan membentuk tim siber. Keyakinan itu ditambah saat pembahasan bersama Komisi E yang bermitra dengan Dinas Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) tidak ada singgungan terkait tim siber MUI.

"Melalui pembahasan di Komisi E rasa-rasanya saya tuh enggak yakin kalau dia punya proposal yang mengajukan hibah untuk pembentukan cyber army," pungkasnya.

DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan, pembentukan pasukan siber untuk melawan ‘buzzer’ yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp10,6 miliar.

"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar dilansir Antara, Sabtu (20/11).

Untuk Lawan Hoaks

Menurut Munahar, pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.

"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.

Munahar menjelaskan, pasukan siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks, sebagai upaya membela umat dan ulama.

"Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma'ruf nahi munkar," katanya.

Dibela Wagub DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpendapat, setiap organisasi memiliki hak membentuk tim siber. Pendapat ini sehubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang kerap mengabarkan miring tentang Gubernur DKI Anies Baswedan. 

"Membentuk cyber army di semua organisasi, komunitas itu hak masing-masing ya," ucap Riza, Senin (22/11).

Riza menuturkan, pembentukan tim siber menjadi penting agar informasi yang beredar di media sosial tidak berisi informasi bohong, hoaks. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran aktif agar penyebaran berita bohong dapat diminimalisi, dengan tidak meneruskan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Politisi Gerindra itu juga meminta warga Jakarta agar tidak mudah terprovokasi atas hoaks. "Jangan mudah untuk terprovokasi, DKI Jakarta ini kota yang plural, kota yang heterogen," harapnya.