Follow
PDIP Ingin Pimpinan AKD di DPRD DKI Proporsional
Merdeka.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan pihaknya mengedepankan musyawarah mufakat dalam pembahasan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Saat ini pembahasan pimpinan AKD yaitu komisi-komisi sedang berlangsung.
"Kita mengedepankan musyawarah mufakat. Itu yang kita lakukan," jelasnya dihubungi Senin (7/10).
Pantas mengatakan pimpinan AKD harus diisi proporsional. Jadi kursi ketua tak hanya akan diisi oleh fraksi dengan kursi terbanyak yaitu PDIP. Karena itulah menurutnya mekanisme musyawarah mufakat ini diperlukan.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Bagaimana pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila? Sesuai pengamalan sila keempat, sebisa mungkin pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika tidak menemukan kata mufakat, baru bisa dilakukan pengambilan suara terbanyak.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
"Kita inginkan proporsional," ujar Ketua sementara DPRD DKI Jakarta ini.
Pembahasan pimpinan komisi sejauh ini menurutnya tak ada masalah dan berjalan lancar. Dia berharap setelah semua sepakat, tinggal dibawa ke rapat paripurna untuk diumumkan. Pimpinan komisi dan badan akan diumumkan setelah pelantikan pimpinan DPRD definitif. Untuk kursi ketua badan seperti Banggar dan Baleg langsung diisi oleh pimpinan DPRD definitif.
"Pokoknya kita musyawarah mufakat aja. Kita mencoba membumikan nilai-nilai musyawarah itu," ujarnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut keputusan MK itu membuat PDIP bisa mengusung calon Gubernur di Jakarta
Baca Selengkapnya
Peluang mencalonkan Anies itu pun terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus aturan baru bagi calon kepala daerah
Baca Selengkapnya
PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.
Baca Selengkapnya
Said mengaku bahwa putusan MK menjadi angin segar untuk PDIP mengusung pasangan calon sendiri.
Baca Selengkapnya
Lewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD
Baca Selengkapnya
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnya
Said pun mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur menguatkan soliditas.
Baca Selengkapnya
Said menerangkan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
PDIP menyatakan kesiapannya melawan koalisi gemuk KIM plus dalam Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya