PDIP Minta Anies Gunakan Dana Operasional Bangun Septic Tank di Tanjung Duren

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan, Gubernur Anies Baswedan seharusnya langsung dapat menyelesaikan permasalahan septic tank warga Gang Sekretaris I RT 5 RW 7, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebab hajat yang dibuang warga langsung mengalir ke kali yang bersebelahan dengan tempat tinggal mereka.

"Sebenarnya kondisi urgent seperti ini, gubernur punya alokasi dana operasional. Yang bisa langsung digunakan. Rp6 miliar lebih selama tidak ada wakil gubernur jumlah dana operasionalnya," katanya kepada merdeka.com, Selasa (8/10).

Dia menjelaskan, permasalahan ibu kota harus segera mendapatkan solusi. Jika memang belum terakomodir dalam APBD, mantan staf Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, Anies sebagai pemimpin bisa menggunakan dana operasionalnya.

"Jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak yang luput dari APBD seperti ini, maka yang digunakan adalah dana operasional," jelasnya.

Ima menambahkan, partainya akan mendesak anggaran pembangunan septic tank akan masuk dalam APBD-P 2020. Namun, langkah tersebut baru dapat direalisasikan setelah adanya alat kelengkapan dewan (AKD).

"Soal septic tank akan kita usulkan di APBD perubahan untuk pendataan dan pengecekan lahannya. Setelah itu kita anggarkan pengadaan septic tank di APBD Murni. Kita akan dorong via komisi E (kesehatan) dan D (lingkungan hidup)," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan subsidi untuk merehabilitasi septic tank milik warga sebesar Rp1 milliar di tahun 2020. Anggaran subsidi tersebut dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang dikucurkan ke BUMD DKI, PD PAL Jaya.

"Jadi masyarakat yang mau mengganti septic tank ada subsidi dari pemerintah. Disiapkan untuk subsidi dari pemerintah kira-kira Rp10 Milliar," kata Dirut PD PAL Jaya, Subekti saat dihubungi, Senin (7/10).

Dalam subsidi ini nantinya masyarakat dapat membayar lebih murah dalam rehabilitasi septic tank. Subekti mengatakan, akan melakukan survei besaran subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Karena konsepnya subsidi berarti kan ada porsi yang dibayarkan oleh warga yang menerima manfaat itu. Berapa pun nilainya, nanti hasil survei wilingnes to pay mereka berapa," paparnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Sumber Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengajukan anggaran sebesar Rp166,2 Milliar dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUAPPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Dia menyebut anggaran tersebut untuk pembangunan septic tank komunal. Sebab saat ini terdapat sejumlah masyarakat yang membuang limbah kotoran manusia ke kali.

"Kalau yang Rp166 Milliar kita bangun septic tanknya aja. Nanti baru disambung ke pembuangan-pembangunan limbah milik warga," kata Juaini saat dihubungi.

Septic tank komunal itu diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah sempit. Dia menyebut septic tank itu layaknya berbentuk tangki-tangki.

"Dari beberapa kepala keluarga, pembuangan itu kita jadikan satu. Langsung kita olah di septic tank komunal, baru pembuangannya kita alirkan ke sungai," ucapnya.