PDIP minta Mendagri fasilitasi perdamaian Ahok dan DPRD DKI

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah bersitegang dengan DPRD DKI terkait APBD DKI 2015. Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Mendagri Tjahjo Kumolo memfasilitasi pertemuan Ahok dengan pimpinan DPRD DKI dan para pimpinan fraksi.

"Semua pihak harus duduk bersama dan dengan kepala dingin memulai kembali pembahasan anggaran agar benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat DKI," ujar Hasto Kristiyanto dalam pernyataannya, Senin (2/3).

Menurutnya, penyusunan APBD DKI harus dilakukan secara transparan, melalui politik alokasi dan distribusi yang difokuskan pada penyelesaian masalah utama di DKI seperti kemacetan, perbaikan rumah kumuh, mengatasi banjir, dan mendorong pemerintahan daerah yang efektif melayani rakyat.

"Konflik yang terjadi saat ini merugikan semua pihak. Karena itulah kami mengimbau agar semua pihak menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," ujar Hasto.

Terhadap persoalan yang muncul, maka harus dibangun rasa saling percaya. Bagaimanapun konstitusi mengamanatkan bahwa hak budgeting tersebut merupakan salah satu fungsi utama dewan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, melalui pembahasan bersama dengan eksekutif.

Menurut Hasto, DPP PDIP menginstruksikan Fraksi PDIP DPRD DKI untuk mempelopori musyawarah tersebut dan segera menyelesaikan pembahasan APBD tersebut.

"Terhadap dugaan penyimpangan anggaran, DPP PDIP tidak mentolerir sama sekali atas penyalahgunaan anggaran. Seluruh alokasi anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas Hasto.