PDIP Minta Pelanggar Prokes Divaksinasi Covid-19 Lebih Dulu

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mendorong Pemerintah Provinsi ibu kota melakukan pendataan warga tidak patuh upaya pencegahan penularan Covid-19. Tujuannya, agar mereka mendapat vaksinasi lebih awal dibanding warga yang patuh.

Politikus PDIP itu mengambil contoh awal kasus konfirmasi yang berasal dari warga Depok. Kemudian meluas ke seluruh Jakarta dan kota-kota penyangga karena minim pengawasan, dan ketaatan warga dalam mencegah penularan virus. Akibatnya, kasus semakin melonjak tak terkendali.

Belajar dari kondisi tersebut, Gilbert mengatakan, warga tidak patuh protokol kesehatan lebih dulu mendapat vaksin agar mempercepat kekebalan komunitas, herd immunity.

"Kiita harus belajar dari 2 kasus di Depok bisa mengakibatkan kasus merebak ke seluruh Indonesia. Melihat pengawasan kelompok ini agar patuh juga membutuhkan jangka panjang dan tidak semua kemudian jadi patuh, maka kelompok ini harus divaksinasi lebih awal," kata Gilbert, Senin (8/2).

Mantan Wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu mengingatkan Pemprov langkah yang perlu dilakukan yaitu validasi data rencana penerima vaksin dan yang sudah divaksin berdasarkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

Namun, politikus yang memiliki kelimuan epidemiolog ini mengkritik NIK tidak dijadikan patokan bagi Pemprov dalam proses vaksinasi.

"Padahal tujuan adanya NIK adalah untuk data dan sudah menghabiskan dana yang sangat besar untuk membuatnya," imbuhnya.

"Saat ini tenaga kesehatan yang menjadi target vaksinasi ternyata tidak tercapai, dan paling rendah di DKI, karena berbagai faktor misalnya data yang terdaftar tidak sesuai dengan data di lapangan,” terang dia.