PDIP sebut ada unsur dendam politik ke Ahok di balik boikot DPRD DKI

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai aksi boikot dilakukan DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak mencerminkan demokrasi berkeadaban. Pihaknya menduga ada pihak tertentu masih menyimpan dendam kepada Ahok.

"Pak Basuki dan Djarot justru memerangi korupsi. Tetapi di masa lalu, kita melihat ketegangan dengan DPRD karena ada upaya untuk memasukkan APBD 12 triliun. Anggaran tidak pro rakyat, di situlah Pak Basuki melawan kepentingan-kepentingan anggota DPRD yang ingin menikmati anggaran kelompoknya," kata Hasto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

"Mungkin masih ada ketegangan di masa yang lalu dan kemudian mereka karena kepentingannya tidak terpenuhi, melakukan aksi boikot. Tapi asal muasalnya karena kebijakan alokasi anggaran yang dipotong oleh Pak Ahok karena tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," tambahnya.

Menurut Hasto, selama ini PDI Perjuangan selalu buka ruang dialog. Namun, dalam masalah DPRD DKI memboikot Ahok, Hasto merasa sangat bermuatan politik

Hasto menilai, DPRD DKI tidak menghargai kepala daerah pilihan rakyat. Seharusnya para anggota dewan itu menyadari bahwa kepala daerah dijamin konstitusi meski berstatus tersangka. Kecuali, kepala daerah tersebut terseret kasus korupsi.

"Karena kita bisa musyawarah untuk itu terkait dengan polemik Pak Ahok aktif atau nonaktif, pada prinsipnya kepala daerah dipilih langsung begitu juga presiden dipilih dan dijamin oleh konstitusi pada masa jabatan selama lima tahun kecuali melanggar undang-undang, itu hukumnya. Kecuali melakukan tindak pidana korupsi," ujar Hasto.

Hasto menyatakan, saat ini warga Jakarta sudah dewasa dalam menentukan pilihan. Hal itu terbukti dengan unggulnya Ahok-Djarot di hitung cepat pada putaran pertama ini. Hasto menilai hal tersebut adalah sebagai salah satu bentuk kepuasan warga atas kerja keras Ahok selama ini meski sedang terjerat kasus dugaan penistaan agama.

"Kita sudah sangat dewasa berpolitik. Kita sudah punya tradisi demokrasi, Tahun 1955 kita sudah selenggarakan pemilu secara demokrasi sehingga kemudian yang mencoba mengadang Pak Basuki dengan cara memboikot itu, rakyat yang akan membela," ujar Hasto.

Dalam demokrasi, Hasto menyatakan bahwa rakyat adalah hakim sesungguhnya. Dia merasa tidak perlu khawatir dengan aksi boikot tersebut karena rakyat bisa menilai sendiri.

"Kekuasan adalah untuk politik itu menang-menangan, maka suara rakyat yang berbicara. Sehingga kami tenang-tenang saja, pak Basuki justru senyum-senyum dan beliau tetap kerja dengan keras menjalankan tugas sebaiknya," terangnya.