PDIP sebut Anies plin plan karena terbitkan Pergub Reklamasi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai plin plan terhadap keberadaan pulau reklamasi. Pada masa kampanye dan awal kepemimpinannya, dia dengan tegas menolak keberadaan pulau buatan. Namun kini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu telah menerbitkan Pergub terkait penimbunan laut itu.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, Anies tidak pernah menunjukkan sikap tegas terhadap reklamasi. Dan sekarang, mantan Rektor Paramadina itu memberikan titik cerah terhadap keberlanjutan pulau buatan tersebut.

"Sikap Anies itu plin plan. Artinya begini, sampai hari ini belum ada ketegasan Anies apakah setuju atau tidak setuju. Awalnya dia gagahnya tolak reklamasi, tapi hari ini kita saksikan Pergub ini artinya Anies Sandi setuju reklamasi," katanya kepada merdeka.com, Rabu (13/6).

Selain menerbitkan Pergub 58 Tahun 2018, Anies diminta kembali melanjutkan pembahasan dua Raperda terkait reklamasi. Mengingat, Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantas Utara Jakarta (RTKS) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditarik oleh pihak eksekutif.

"Kalau Pak Anies setuju reklamasi, Anies harus lakukan percepat penyelesaian dua Raperda," tutupnya.

Untuk diketahui, Pergub 58 Tahun 2018 adalah Pergub tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dengan adanya Pergub itu, maka ada pembentukan Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta. Badan itu mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.

Diketahui Anies beberapa waktu lalu baru saja menyegel seluruh bangunan di Pulau D Reklamasi. Anies mengatakan nasib bangunan di sana masih menunggu Peraturan Daerah dan Badan Reklamasi.

Adapun susunan Organisasi BKP diatur di Pasal 5 pergub 58. Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 pejabat diantaranya Inspektorat, Kasatpol PP, Kepala BPKD, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Kepala Dinas terkait lainnya.

Sementara itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keputusan Anies yang mengeluarkan Pergub 58. "Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut oleh Gubernur Anies pada Senin pekan lalu (4/6). Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut," ujar perwakilan koalisi dalam keterangan pers. (mdk/fik)