Pekerja asing dalam pusaran dugaan perdagangan orang di Alexis

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak memperpanjang izin usaha Alexis. Alasannya karena ada dugaan tempat hiburan tersebut memberikan layanan asusila dan prostitusi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti yang dikantongi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari tim internalnya.

Berdasarkan laporan tim internalnya, Anies mengungkapkan, adanya 104 pekerja asing yang bekerja di Alexis. Walaupun tidak merincikan apa pekerjaan mereka, dia menjelaskan, pekerja asing tersebut terdiri dari beberapa negara antara lain, Thailand 57 pekerja, RRC 36 pekerja, Uzbekistan 5 pekerja, Kazakhstan 2 pekerja dan dari beberapa negara lainnya.

"Kalau mereka sudah tidak lagi memiliki izin, maka mereka menjadi ilegal. Nah itu urusannya dengan kementerian tenaga kerja," tegasnya, Selasa (31/10).

Mantan Menteri Pendidikan ini akan bertindak tegas pada hotel serupa yang melanggar norma susila dengan mencabut izin usahanya. Hal ini guna warga Jakarta tidak dirusak moralnya karena maraknya tempat praktik prostitusi.

Setelah adanya dugaan tindak asusila dan prostitusi di Alexis, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise meminta Anies untuk mendeteksi dugaan perdagangan manusia di sana. Pihaknya melakukan kajian dan pemetaan untuk membantu perempuan dan anak yang bekerja di hotel Alexis.

"Saya juga minta Gubernur DKI untuk melakukan kajian dulu, apakah di dalam itu dideteksi adanya tindak pidana perdagangan manusia atau anak, bekerja di hotel itu," kata Yohana di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (2/11).

Dia meminta masukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pihak-pihak yang menjadi korban perdagangan manusia. Nantinya, Kementerian PPPA akan berupaya memberdayakan para korban ke tempat-tempat yang lebih produktif.

"Bisa maping jumlah perempuan di situ yang merupakan korban, dan harus diperhatikan kementerian kami. Dan Kemensos dalam hal memberdayakan mereka dalam beragam usaha. Apapun lebih positif bisa disampaikan ke kami dan kemensos untuk memperhatikan kehidupan mereka ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yohana menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang bekerja di hotel tersebut.

"Itu perempuan yang harus dilindungi negara, hak mereka harus diperhatikan, tanpa diskriminasi," ucap Yohana.