Pelarangan motor lalui Jalan Sudirman diharap tak rugikan masyarakat
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Taufiqurrahman mengatakan, rencana pelarangan kendaraan bermotor harus melalui kajian secara mendalam. Tujuannya agar mengetahui dampak kerugian dari pengendara kendaraan bermotor.
"Terkait uji coba pelarangan sepeda motor itu yang pertama ini harus dilakukan kajian yang mendalam, jangan sampai ini dilakukan malah masyarakat kecil malah banyak dirugikan, karena kebijakan berdampak luas bagi orang banyak," katanya di DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/8).
Politikus Demokrat ini meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan diskusi dengan legislatif sebelum menerapkan program ini. "Mesti diingat yang dibilang pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif bukan eksekutif sendiri," ungkapnya.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Kenapa DPRD DKI dukung Transjakarta? Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,' sebutnya.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Taufiq menambahkan, pelarangan kendaraan bermotor bertujuan agar masyarakat pindah ke moda transportasi umum. Sehingga dia meminta eksekutif lebih baik memperbaiki angkutan umum terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan tersebut.
"Jadi setiap kebijakan apapun itu harus dibicarakan dengan DPRD DKI apa kekurangannya, apa antisipasinya, jangan jadikan rakyat Jakarta sebagai kelinci percobaan," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaPolemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Baca SelengkapnyaSejak tadi pagi deretan sepeda motor memadati trotoar depan gedung DPRD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi B DPRD DKI mendukung pembatasan kepemilikan dan usia kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta dapat diatasi.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya