Pembahasan APBD DKI 2021, PDIP Pertanyakan Pinjaman PEN untuk Infrastruktur
Merdeka.com - DPRD dan Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat pembahasan APBD 2021 di Cisarua, Jawa Barat. Hari pertama rapat, DPRD mengajukan sejumlah pertanyaan terkait mata anggaran yang disusun dalam kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).
"Jadi di sana memang kemarin masih pertanyaan-pertanyaan dari DPRD, setelah paparan eksekutif, belum sampai ada jawaban," kata anggota Badan Anggaran DPRD, Johny Simanjuntak, Kamis (5/11).
Dari Fraksi PDIP, Johnny mengatakan, mengajukan banyak pertanyaan terkait penggunaan pinjaman dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat.
-
Siapa yang menjawab pertanyaan soal kesiapan PDIP menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Kenapa orang pinjam uang di pinjol? Alibi kebanyakan orang, meminjam dana dari pinjol atau rentenir karena persyaratan yang sangat mudah.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
Salah satu yang disoroti fraksi berlambang kepala banteng itu adalah pemanfaatan dana pinjaman PEN untuk proyek Jakarta International Stadium (JIS) atau Taman Ismail Marzuki (TIM).
Dia yang mewakili PDIP menilai alokasi untuk melanjutkan proyek tersebut tidak tepat, sebab pemulihan ekonomi di dua proyek tersebut tidak signifikan. Dibanding mendanai keberlanjutan proyek JIS atau TIM, Pemprov DKI sebaiknya menggunakan dana pinjaman PEN untuk stimulus pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kita harapkan kenapa tidak kita berikan ini sebagai stimulus ekonomi kepada UMKM, terus meningkatkan lagi Bansos, memberikan subsidi lagi kepada siswa-siswa yang notabene masih banyak yang tidak memiliki hp android," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan PEN merupakan program pemerintah pusat terkait pembangunan. Sementara untuk penanganan Covid, Pemprov DKI menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT).
"Jadi memang anggaran itu lewat SMI untuk pembiayaan infrastruktur, karena memang pembiayaannya dari PT SMI. Jadi tujuan dari anggaran yang disalurkan lewat SMI adalah agar proyek-proyek infrastruktur di daerah tidak terhenti akibat adanya pandemi," kata Anies, Rabu di Tanjung Priok usai menghadiri apel kesiapsiagaan musim hujan (4/11).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca SelengkapnyaDPRD meminta Pemprov DKI memberi pendampingan agar permasalahan pinjol dapat selesai di masyarakat.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca Selengkapnya