Pembahasan bagian ini yang buat Ahok dan para menteri debat soal LRT

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Rapat terbatas mengenai proyek pengembangan Light Rail Transit (LRT) di Kantor Presiden berlangsung sengit dan panas. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sempat berdebat panjang dengan sejumlah menteri-menteri.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sengitnya perdebatan yang terjadi karena menyangkut proyek yang besar dan dalam jangka panjang. Termasuk soal siapa nantinya yang bakal bertanggung jawab dan dipastikannya proyek dapat berjalan lancar.

"Ini kan menyangkut proyek besar dengan jangka panjang dan harus bertanggungjawab, karena keinginan Presiden adalah ini bisa mengurai kemacetan di Jakarta," kata Pramono di Istana, Jakarta, Selasa (18/8).

Orang lain juga bertanya?

Pramono menjelaskan, Presiden memiliki perhitungan sendiri berdasarkan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang mana dalam setahun akibat kemacetan di Jakarta, kerugiannya bisa mencapai Rp 33 triliun.

"Maka kemudian kenapa Jakarta ini didorong sampai 2018 kemacetan ini bisa diurai. Nah untuk itu, itulah yang didorong. LRT, kereta cepat, dan monorail akan dicarikan jalan keluarnya," terangnya.

Lebih jauh, Pramono mengakui memang ada keluhan yang disampaikan Ahok mengenai masalah monorail yang masih menggantung. Karena pihak yang mengerjakan pada waktu itu, yaitu PT Adhi Karya belum ada titik temunya. Ahok tak mau pengerjaan LRT dilimpahkan ke PT Adhi Karya dan khawatir nasibnya sama dengan monorail yang mangkrak.

"Tapi secara prinsip sudah ada titik temu, soal pembiayaan, siapa yang mengerjakan, siapa yang jadi operator, prinsip itu sudah ada titik temu. Yang belum ada titik temu adalah bagaimana dalam jangka panjang, karena ini kan dalam batasan dengan Jawa Barat, siapa yang tanggung jawab katakanlah dari Cibubur, atau dari Bogor, dari tempat lain ini yang harus jadi satu kesatuan sistem transportasi seperti di negara lain," jelas Pramono.

"Presiden mengatakan jangan kita mengulang kegagalan di negara lain yang melakukan pembangunan dengan terburu-buru. Tapi intinya beliau memberi batas sebelum 31 Agustus semua persoalan sudah selesai lalu kita mulai groundbreaking. Mungkin groundbreaking LRT-nya duluan. Jadi hanya soal teknis," tutupnya.

(mdk/lia)