Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembahasan KUA-PPAS selesai, Ahok serahkan ke Banggar DPRD DKI

Pembahasan KUA-PPAS selesai, Ahok serahkan ke Banggar DPRD DKI Ahok lantik Djarot Saiful jadi Wakil Gubernur DKI. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 akhirnya selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Draf tersebut kini sudah diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI untuk dibahas dalam waktu dekat.

"KUA-PPAS hasil penyempurnaan sudah selesai dan ditandatangani Pak Gubernur. Sudah diserahkan sekaligus hard copy dan softcopy-nya ke Banggar DPRD. Sehingga Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa melanjutkan rapat pembahasan yang sempat tertunda," kata Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Meski sudah ditandatangani, Djarot mengatakan, draf tersebut tidak bisa langsung disahkan dalam bentuk penandatanganan MoU. Sebab masih harus dibahas kembali dalam rapat Banggar sampai terjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Orang lain juga bertanya?

"Seharusnya, hari ini adalah penandatanganan MoU KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif. Namun, hal itu harus ditunda karena eksekutif baru menyerahkan revisi draf KUA-PPAS hari ini," ungkapnya.

Meski begitu, dirinya yakin Banggar DPRD akan membahas pengesahan APBD dalam waktu dekat ini.

"Di banggar mengagendakan hal itu dalam tempo sesingkat-singkatnya, tanpa melupakan aspek kehati-hatian dan ketelitian tentunya. Karena ini menjadi tanggung jawab antara eksekutif dan legislatif," tutupnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun

Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Rampung Desember
Heru Budi Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Rampung Desember

Heru menyampaikan draf RUU DKJ ditargetkan dapat selesai pada Desember 2023 ini.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya