Follow
Pembahasan RPJMD, DPRD DKI pertanyakan realisasi 250 ribu unit rumah DP Rp 0
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mencecar jajaran Pemprov DKI soal janji penyediaan 250 ribu unit rumah DP nol rupiah selama kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Hal itu terjadi saat pembahasan revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2018-2022. Anggota dewan menilai janji penyediaan 250 ribu unit rumah dengan DP 0 rupiah itu tidak realistis karena sulitnya pembebasan lahan di DKI.
"Lahan yang dibutuhkan ini darimana? Karena pertumbuhan lahan belum digambarkan di RPJMD," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Zinnun di Gedung DPRD DKI, Senin (9/4).
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
Menurut Yusriah, mekanisme rumah DP 0 rupiah harus segera diperjelas sebab program itu adalah janji kampanye Anies-Sandi yang selalu diingat warga.
"Mohon maaf, kenapa rumah DP nol kita agak kencang, karena ini janji gubernur yang selalu disampaikan ke mana-mana. Jangan sampai nanti janji gubernur tidak terealisasi,” katanya.
Senada dengan Yusriah, Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik juga menyatakan keraguannya pada target 50 ribu unit rumah per tahun. "Pak Kadis Perumahan, tolong kasih gambaran anda bisa bangun 50 ribu unit. Per tahun itu rasanya...," kata Taufik.
Agustino menjawab mengakui memang kesulitan bila harus membangun semua unit sendiri. "Kalau pelaksanaannya sampai 50 ribu unit, tidak mungkin sendirian, Pak."
"Dengan demikian, 50 ribu unit per tahun itu berdasarkan kerja sama dengan swasta dan pemerintah pusat," lanjut dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan DKI akan meluncurkan buku saku Rumah DP 0 rupiah.
"Kita luncurkan pocket book rumah DP Rp 0 ini agar warga masyarakat dan media juga dalam bentuk elektronik bisa mengerti koridor-koridor rumah DP nol rupiah," katanya.
Buku saku DP 0 antara lain berisi latar belakang pembangunan rumah DP nol rupiah, landasan hukum, tujuan program, tahapan program, dan persyaratan dasar untuk pemohon. Pada persyaratan dasar untuk pemohon, ada sejumlah persyaratan yang tercantum, seperti WNI berdomisili di Jakarta, belum memiliki rumah, bukti NPWP, SPT pajak hingga bukti penghasilan.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca Selengkapnya
Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya