Pembangunan Tanggul di Pantai Utara Jakarta Terkendala Proses Pekerjaan

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan tanggul di kawasan pantai utara Ibu Kota. Namun, pembangunan itu masih mengalami kendala pada proses pekerjaannya.

"Ada hambatan pada proses pekerjaan. Pembangunan tanggul itu terus dilanjutkan, agar pada saat musim hujan air tidak meluap menjadi rob karena gelombang tinggi," kata Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto, Kamis (16/12).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tetap menangani bencana dengan melakukan sejumlah upaya lainnya, baik pada prabencana, saat bencana, maupun pascabencana.

Orang lain juga bertanya?

Pada bencana rob yang terjadi di wilayah utara Jakarta pada awal Desember lalu, kata dia, dalam upaya prabencana, Pemprov DKI Jakarta telah memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan saluran informasi yang dimiliki.

Sabdo mencontohkan, akun media sosial BPBD DKI Jakarta yang sering memberi informasi peringatan dini kepada masyarakat tentang potensi hujan di Jakarta atau kenaikan tinggi muka air di sejumlah pos pengawasan pintu air.

"Kalau mau tahu tentang cuaca, tentang perubahan iklim, tentang situasi kondisi, ikuti media sosialnya BPBD. Baru dua minggu kemarin, rob yang luar biasa juga dan terus kami update, makanya teman-teman ikuti," ungkapnya seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, pada saat bencana, pemerintah juga berupaya turun langsung bersama dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun korporasi, untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pada pasca-bencana, pemerintah juga berupaya bersama masyarakat membersihkan dan melakukan penyedotan air genangan banjir di lokasi terdampak.

"Kami punya indeks target kinerja dari Bapak Gubernur bahwa prinsipnya air itu bisa cepat surut. Kalau surutnya bisa kurang dari enam jam dan tidak ada korban jiwa, ini sangat penting," tutupnya.

Sabdo menambahkan, dalam penanganan bencana pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator, dapat berkolaborasi kesejahteraan bersama.

(mdk/fik)