Pembelaan-pembelaan Ahok soal reklamasi Teluk Jakarta

Merdeka.com - Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta akhirnya dimoratorium oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan terus mencari jalan supaya reklamasi itu nantinya bisa dilanjutkan.

Soal ngototnya Ahok untuk melakukan reklamasi ini membuat dirinya dikritik banyak pihak dan dari berbagai kalangan. Meski demikian, Ahok tidak surut untuk memperjuangkan reklamasi yang disebut proyek borjuis ini.

Diserang dari berbagai sisi, Ahok pun membela diri. Segala cara dan upaya dia lancarkan untuk membela diri dari serangan reklamasi. Berikut pembelaan-pembelaan Ahok soal reklamasi Teluk Jakarta:

Ahok sebut reklamasi bukan barang terlarang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sepakat bahwa penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta karena memang tujuannya baik bagi semua pihak. Menurut Ahok, penghentian ini dilakukan untuk mengkaji ulang dan memastikan bahwa megaproyek ini sesuai dengan kepentingan pihak terkait yakni negara, publik atau rakyat, dan swasta atau bisnis."Ya sudah, yang penting, pasti reklamasi enggak ada yang salah. Yang penting berpihak kepada rakyat, negara, pengusaha, sudah. Tiga ini jelas, gitu saja," kata Ahok di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (18/4).Kendati dimoratorium, namun Ahok mengklaim pihak kementerian mengakui bahwa reklamasi bukan sesuatu terlarang. Hanya saja, memang ada beberapa aturan yang masih tumpang tindih terkait pengurukan laut ini."Dari saya jelas disebutin ya. Yang penting, kita sudah tahu bahwa reklamasi bukan barang terlarang," klaimnya.Ahok menyebut moratorium juga dilakukan untuk mencocokkan persepsi soal regulasi proyek reklamasi yang selama ini menjadi perdebatan. Sehingga, dia akan menyerahkan pembahasan regulasi, kajian lingkungan serta keuntungan dan risiko dari pembangunan proyek reklamasi ke tim komite gabungan."Ditunda karena mau mencocokkan peraturan karena ada undang-undang saling tumpang tindih. Tafsirannya gimana? nah ini mesti Menko putusin. Kalau diputusin, saya enggak tahu berapa bulan ya tergantung tim komite kerja berapa cepat," pungkasnya.

Ahok heran reklamasi PT KBN tanpa izin, tapi tak ada yang protes

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan reklamasi di Teluk Jakarta bersama kementerian terkait. Rencananya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya akan turut hadir.Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, akan mempertanyakan kepada kementerian terkait tersebut soal reklamasi yang dilakukan PT Kawasan Berikat Nusantara. Reklamasi tersebut telah selesai, tetapi tidak ada satupun yang mempertanyakan pengurukan laut yang dibantu oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN)."Ini saya mesti tanya, terus berani enggak mereka mutusin, di situ saya akan ngomong yang KBN nguruk salah tanpa izin kok enggak ada yang ngomong, 12 hektare loh PT KBN ngurugk logistik sama PT KCN buat stok pasir, segala macem, batubara, kok enggak ada yang ribut," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/4).Menurutnya, reklamasi yang dilakukan PT KBN memberikan dampak negatif pada lingkungan. Bahkan, reklamasi yang dilakukan di kawasan Cilincing, Cakung, Jakarta Utara ini sebenarnya langsung berimbas kepada nelayan."Di sana Cakung Cilincing ada nelayan enggak? Marunda ada nelayan enggak? Kok ketua nelayan enggak pernah kritik itu, cuma kritik swasta. Terus ketua kelompok nelayan itu nelayan apa bukan sih? Kayanya bukan deh," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok: Ada kelompok yang mencampurkan politik, pilkada dan reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut dirinya saat ini tengah diserang oleh beberapa pihak terkait pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Terlebih, permasalahan ini menjadi sorotan masyarakat adanya kepentingan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2017 mendatang."Ini jadi rancu ada kelompok-kelompok yang mencampurkan politik, pilkada dengan reklamasi. Saya saat ini lagi diserang," ujarnya di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Minggu (17/4).Menurutnya, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan surat keputusan yang berisi tahapan penyelesaian masalah reklamasi Teluk Jakarta yang saat ini tengah menjadi polemik. Melalui SK tersebut, telah dibentuk tim khusus yang akan melakukan tahapan-tahapan penyelesaian."Reklamasi kita sudah bentuk tim ikut menteri lingkungan hidup. Karena kita semua sepakat tidak ada salah dengan reklamasi, dan Teluk Jakarta dari dulu itu sudah tidak ada ikan, saya mau tanya mana ada nelayan tangkap ikan di Teluk Jakarta, karena itu kan kotor? Tidak ada kan, kalau di Teluk Jakarta banyak ikan mah sudah kaya raya orang Jakarta," tegas Ahok.Untuk itu Ahok bersikukuh tetap melanjutkan proyek tersebut. Ahok meminta pengembang proyek reklamasi 17 pulau buatan untuk tidak lagi mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan agar bersedia menurunkan kewajiban menyerahkan dari 15 persen menjadi 5 persen dari total lahan. Menurutnya, penyerahan kewajiban pengembang sampai 15 persen bertujuan agar pemerintah Provinsi DKI memiliki lahan untuk membangun rumah susun bagi para pekerja dari kalangan menengah ke bawah yang nantinya akan bekerja di pulau tersebut."Saya tanya ini, pernah tidak (kementerian) lingkungan hidup menggugat adanya reklamasi, pernah. Itu 2008. Tapi itu dipatahkan oleh pengadilan, bahwa salah gugatan itu penting. Jadi bukan reklamasi yang salah, yang salah itu harus bisa dibedakan orang yang minta duit ke pengusaha ya salah. Kalau tidak minta duit kita untung kok reklamasi," ungkapnya."Semua pulau hasil reklamasi punya DKI, 45 persen pansus punya DKI, 5 gross pulau punya DKI, setiap tanah dijual 5 persen NJOP punya DKI, salah di mana. Semua orang kaya waktu dia menyambung sertifikat HGB di atas ini 5 persen lagi dari NJOP, jadi siapa yang untung ya DKI," jelas Ahok.

Ahok bingung nelayan hanya demo Agung Sedayu dan Podomoro

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga aksi yang dilakukan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) tidak murni membela nelayan. Sebab pada era sebelum dirinya bersama Joko Widodo memimpin Jakarta, reklamasi sudah berlangsung."Foke (Fauzi Bowo) kasih izin. Udah dikerjakan. Ada gak yang protes reklamasi di berita-berita? Cek aja. Sekarang kalau mau jadi aktivis atau politisi gak mudah. Kamu ngomong tinggal search di google, kamu pernah ngomong apa," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (19/4).Dia menduga aksi yang mengatasnamakan nasib nelayan ini ada hubungannya dengan DPRD DKI Jakarta. Bahkan, bisa jadi aksi penolakan reklamasi ini hanya untuk menekan pengusaha demi tujuan tertentu."Aneh, kenapa reklamasi pulau lain mereka gak pernah nyerang, hanya nyerang Agung Sedayu dan Podomoro. Pada saat yang sama DPRD ketangkap minta duit melulu ke Podomoro. Saya juga bingung," tutur mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok sebut Ali Sadikin gubernur reklamasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku enggan disebut sebagai gubernur reklamasi. Sebab, Ahok sapaan Basuki mengklaim gagasan awal reklamasi Teluk Jakarta bukan ada di eranya, tapi sudah ada sejak Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ke-9."Ancol kamu kira bukan reklamasi? Batas laut Ancol, kali yang di jalan layangnya itu batas laut. Semua reklamasi. Kalau gitu, siapa gubernur reklamasi? Ali Sadikin sebetulnya," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/4).Dia menyebut proyek reklamasi bukan hal baru di Jakarta. Menurut Ahok, beberapa kawasan di Jakarta juga diketahui merupakan hasil dari reklamasi. Sebut saja kawasan Pluit, Ancol, Kalibaru, Pelabuhan Nizamzaman, dan Muara Angke."Mereka sadar enggak Cakung Cilincing bukan reklamasi? Pluit? Dulu laut itu mentok sampai di Sunda Kelapa. Pluit dan Waduk pluit itu sudah reklamasi. Nizamzaman dan Muara Angke itu reklamasi, Kalibaru juga reklamasi," ucapnya.Menurut Ahok, yang membuatnya heran adalah mengapa tak ada yang mempermasalahkan reklamasi Kawasan Berikat Nusantara yang dengan pengembang PT Karya Citra Nusantara (KCN). Padahal, ada indikasi pelanggaran aturan soal pengurukan laut dalam proyek itu."KBN total reklamasi sekarang dia nambah 12 hektare, padahal bukti mengatakan kita enggak boleh ditambah begitu. Kalau reklamasi mesti gantung 300 meter. Ketik google aja, pernah enggak Walhi, KNT persoalkan reklamasi yang dilakukan KBN dan KCN? Enggak ada. Bekasi? Enggak ada," cetus Ahok.