Pembelaan tim sukses soal ide Sandiaga larang mobil Rp 3 M masuk DKI
Merdeka.com - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki cara sendiri mengatasi kemacetan di Jakarta. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu ingin moratorium mobil mewah di DKI Jakarta. Sandiaga pernah menyatakan, jika terpilih memimpin ibu kota, dia akan melarang mobil mewah seharga Rp 3 miliar masuk wilayah DKI Jakarta selama setahun.
Wakil ketua tim kampanye Anies-Sandi, Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas rencana moratorium mobil seharga Rp 3 miliar. Dia yakin program tersebut bisa mengurangi angka kemacetan di Jakarta.
"Saya kira sudah dikaji itu. Moratorium itu artinya setop dong jangan nambah mobil lagi," ujar Taufik saat ditemui di Posko pemenangan Anies-Sandi jalan Cicurug No. 6 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11).
-
Bagaimana cara mendorong pembaruan kendaraan? Selain itu, pembatasan tahun model kendaraan diharapkan dapat mendorong pembaruan kendaraan di Jakarta. Langkah ini akan mendorong masyarakat untuk beralih ke mobil yang lebih ramah lingkungan.
-
Kenapa ada program pemutihan pajak sepeda motor? Pemutihan pajak kendaraan ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.
Namun dia membantah jika program tersebut satu-satunya andalan pasangan Anies-Sandiaga untuk menekan kemacetan. Cara lain misalnya memaksimalkan penerapan penambahan pajak jika memiliki kendaraan lebih dari dua unit.
"Saya kira pajak itu berlaku yang sekarang ya, kan udah ada tuh pajak progresif. Kalau kamu sekeluarga punya mobil dua, yang nomor duanya kena progresif," ucapnya.
Sebelumnya, Pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki cara sendiri untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu ingin moratorium mobil mewah di Jakarta.
"Memang saya yang pertama mengatakan untuk moratorium mobil mewah. Kendaraan mewah ini sudah cukup dulu di Jakarta," kata Sandi saat ditemui di Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (23/11).
Penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan oleh warga Jakarta secara tidak langsung berdampak pada kemacetan. Untuk itu jika adanya moratorium mobil mewah hal ini bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di Jakarta.
Selain itu, kata dia, pembenahan transportasi di Jakarta juga akan terus dilakukan. Integrasi transportasi Transjakarta juga akan terus ditingkatkan.
"Nanti kita juga kita berikan gerakan-gerakan yang bisa mengubah pola pikir dan Mas Anies itu ahlinya," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deni menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan kendaraan yang berusia di atas tiga tahun menjadi target razia uji emisi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaPenilangan kendaraan tak lolos uji emisi untuk membantu mengurangi polusi udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaTilang dinilai tidak efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan uji emisi.
Baca SelengkapnyaPada sesi diskusi, masyarakat dari berbagai lapisan memberikan pertanyaan dan mengkritisi gagasan dari masing-masing pasangan calon.
Baca SelengkapnyaPemerintah resmi mengeluarkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid.
Baca Selengkapnya"Banyak kita mendapatkan masukan di antaranya membuat koalisi instansi jalan."
Baca Selengkapnya"Jadi razia tilang uji emisi ini sangat efektif sebagai social engineering tool, mengubah perilaku masyarakat untuk melakukan uji emisi dan merawat kendaraan."
Baca SelengkapnyaRencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi B DPRD DKI mendukung pembatasan kepemilikan dan usia kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta dapat diatasi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memastikan kendaraan yang usianya tiga tahun lebih, bukanlah target sasaran saat razia.
Baca Selengkapnya