Pembelian tanah tak maksimal, Ahok tuding anak buahnya main curang

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus kecurangan terkait pembelian lahan di Cengkareng yang akan dijadikan rumah susun. Tanah itu dibeli dengan harga Rp 600 miliar lebih.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, heran kenapa sulit sekali proses jual beli tanah di DKI dengan proses yang legal. Dia bingung kesalahannya di tingkat mana, Dinas, kelurahan, atau si penjual sendiri.

"Beli tanah yang bener susah bener belinya," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/6).

Sulitnya pengadaan tanah di Jakarta sering kali membuat anggaran bersisa. Dia mempertanyakan kerja SKPD sampai tak bisa membeli tanah di triwulan ke dua anggaran.

"Masa kita bisa silpa beli tanah, aneh kan? Ini saya mau tarik (wewenang) pindahin ke wali kota saja. Enggak bisa percaya lagi ke SKPD-SKPD begitu. Sampai Juni enggak bisa beli tanah, aneh enggak gitu? Beli tanah kan ada Keppres segala macam begitu mudah. Notaris pun pakai per mil maksimum satu persen," bebernya.

Dia mencontohkan pembelian lahan bekas Kedubes Inggris yang hingga kini belum juga dibayarkan. Sudah sejak 2013 jual beli deal pada 2013 tapi ada beberapa hal yang menghambat sehingga belum bisa berpindah tangan ke DKI.

Tak cuma itu, terkait pengelolaan aset berupa lahan yang dinilai kacau dan selama ini didiamkan begitu saja. Baru-baru ini, Ahok mengaku menerima kasus terkait sengketa lahan DKI di Cakung, Jakarta Timur, yang sudah terjadi sejak tahun 1995, dan lokasi

"Dulu itu kacau, sampai tadi baru ada yang lapor kasus tahun 1995. Ini lebih lucu lagi, fasum fasos, orang ini menyerahkan jalan 3.000 meter lebih buat jalan dalam bentuk tanah. DKI enggak urusin. Ini mungkin main kali, didudukin oleh orang lain. Pas yang punya marah, lah ini kan gue udah kasih ke DKI kenapa lu yang kuasain?" jelasnya.

"Dia balas begini, 'emang lu siapa? Ini kan bukan tanah lu. Tanah gua, kan lu uda Kasih ke DKI. Jadi yang mesti gugat gue DKI dong." Gila enggak nih? Jadi orang kasih tanah diserobot. Enggak ada buktinya. Lalu, kita tanya ke DKI, lalu DKI merasa ini bukan tanah gua kok, jadi memang ada permainan," sambung Ahok.

Menyelesaikan persoalan seperti ini, Ahok akan mengajak notaris dan BPN duduk bersama. Sehingga tidak ada lagi di mana tanah DKI dikuasai orang dan kemudian DKI harus buang duit untuk mendapatkan tanah itu.

"Saya mau panggil nih, notaris, BPN, kita selesaikan. Kemarin saya sudah rapat dengan KPK pencegahan korupsi, aset-aset kami itu, rumah-rumah termasuk SIP, itu yang hanya boleh pake kan pejabat. Ini semua yang tinggal di SIP kan swasta. Ini pelanggaran ini, makanya kita mau temukan dengan BPN, notaris, kami, KPK, mau bentuk tim gabungan. Kita cari di Belanda. Kami sudah dapat, KPK sudah dapat di Belanda nama-nama semua sudah jelas," katanya.

"Jadi memang ada permainan di BPKAD ini penuh permainan. Kita memang sudah curiga. Makanya sekarang kita bentuk tim, makanya kita juga merekrut dua orang dari BPK masuk ke BPKAD. Satu BPKP masuk ke BPKAD jadi wakil dia. Satu jadi accrual basis dari orang BPK. Supaya beresin pelan-pelan. Ini aset begitu banyak," pungkas Ahok.