Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Nunggak Bayar Perawatan Covid, DKI Sebut Belum Terima Keluhan

Pemerintah Nunggak Bayar Perawatan Covid, DKI Sebut Belum Terima Keluhan Tim medis di RS Persahabatan. ©REUTERS/Willy Kurniawan

Merdeka.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan belum ada keluhan pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Kendati Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengungkapkan pemerintah belum membayar biaya perawatan pasien Covid-19 di beberapa rumah sakit swasta di Indonesia.

"Sejauh ini tim, teman-teman di jakarta belum ada keluhan," ucap Widya di Balai Kota, Kamis (28/1).

Widya menuturkan, Pemprov sejatinya secara intens terus melibatkan seluruh asosiasi profesi dalam penanganan Covid, termasuk program vaksinasi.

Sebelumnya Sekjen ARSSI, Ling Ichsan Hanafi mengatakan, jumlah biaya yang belum dibayarkan oleh pemerintah itu mencapai ratusan miliar rupiah.

Ichsan tidak menyebutkan nominal biaya tersebut dengan detail. Sebab, kata dia, hingga saat ini pihaknya masih terus menerima keluhan RS yang belum dibayarkan klaimnya.

"Memang konfirmasi datanya (nominal pastinya) masih terus kita lakukan. Yang jelas tiga bulan terakhir belum dibayarkan klaimnya sama pemerintah," kata Ichsan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/1).

Dia mengatakan, pemerintah memang sudah membayar biaya klaim rumah sakit hingga bulan September. Seperti yang diketahui, pemerintah menggelontorkan dana Rp4,38 triliun untuk membayar RS penanganan Covid-19. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pada bulan April hingga 16 September 2020 dan bukan hanya RS swasta saja. Di luar angka tersebut memang masih ada klaim yang dispute dan klaim yang masih dalam tahap verifikasi.

"Menurut catatan Pak Dirjen Pelayanan Kesehatan (Prof Abdul Kadir) ada 2.000 RS yang melayani Covid-19, kalau RS swasta saja sekitar 700. Nah angkanya bisa sebesar itu, karena ada klaim bulan-bulan sebelumnya yang dispute atau dikembalikan. Itu yang bikin besar sampai ratusan miliar," ungkapnya.

Ichsan pun berharap pemerintah bisa segera membayar klaim biaya RS tersebut. Dia khawatir RS swasta tidak bisa menambah jumlah tempat tidur sebanyak 30 persen sesuai dengan permintaan Kemenkes.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Baca Selengkapnya
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun

Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.

Baca Selengkapnya
Perkara Dugaan Korupsi APD Covid-19, Eks Kadis Kesehatan Sumut Dituntut 20 Tahun Penjara
Perkara Dugaan Korupsi APD Covid-19, Eks Kadis Kesehatan Sumut Dituntut 20 Tahun Penjara

Perkara ini terjadi pada proyek pengadaan APD Covid-19 dengan nilai kontrak sebesar Rp39,9 miliar pada tahun 2020

Baca Selengkapnya
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan

Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ada Ratusan Perusahaan di Jakarta Belum Bayar THR 2024 ke Karyawan
Ternyata, Ada Ratusan Perusahaan di Jakarta Belum Bayar THR 2024 ke Karyawan

Hari menyebut, ada beberapa alasan mengapa perusahaan belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR Lebaran 2024 kepada pekerja.

Baca Selengkapnya
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan

Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya
Disdik DKI Akui Banyak Ijazah Siswa Tertahan di Sekolah, Penyebabnya Gara-Gara Ini
Disdik DKI Akui Banyak Ijazah Siswa Tertahan di Sekolah, Penyebabnya Gara-Gara Ini

Disdik DKI Jakarta mengakui banyaknya ijazah peserta didik yang tertahan di sekolah.

Baca Selengkapnya
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Diduga Mark Up Anggaran APD Covid-19, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan Ditahan
Diduga Mark Up Anggaran APD Covid-19, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan Ditahan

Kejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara

Ketua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.

Baca Selengkapnya