Pemprov DKI Adopsi Saringan Sampah Otomatis dari Australia

Merdeka.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Andono Warih mengajukan anggaran Rp 198 miliar untuk pembuatan saringan sampah otomatis guna mencegah banjir imbas yang disebabkan luapan Ciliwung. Saringan sampah ini bakal dibangun di hilir Kali Ciliwung.

"Lokasi sudah ada, dan kami sedang koordinasikan lagi dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane)," katanya di Gedung DPRP, Jakarta, Senin (11/11).

Konsep saringan sampah otomatis ini diadopsi dari Australia. Di Australia, dia menjelaskan, lubang sungai dibangun infrastruktur baru untuk dipasang saringan.

"Tentu secara desain detailnya kita dibantu dengan ITB ya. Tentu ini sudah mempertimbangkan kriteria yang advance tetapi sudah diadaptasi di kondisi lokal kita. Kalau di Australia kaya gitu, tentu dengan aspek-aspek hidrologi di sana. Ini butuh adjustmen kondisi lokal kita," ujarnya.

Saringan akan Otomatis Memilah Sampah

Saringan sampah ini nantinya terdiri dari tiga lapis. Lapis pertama berfungsi untuk mengarahkan sampah ke sistem penyaringan dan kedua, menyaring sampah besar. Sedangkan, pada lapisan ketiga akan menyaring sampah yang lebih kecil.

"Saringan pertama yang menangkap sampah ukuran besar, kemudian ini tentu bar screennya lebih jarang-jarang agar sampah yang tertahan yang ukuran besar, jadi kalau fase pertama ini masih ada yang lewat akan ada saringan berikutnya," jelas Handoko.

Pemasangan saringan sampah ini juga diharapkan dapat mengurangi beban pengangkutan sampah yang terjadi pada musim penghujan.

"Di manggarai ketika episode hujan lebat itu kita bisa menyediakan, memobilisasi 300 truk secara bergiliran, jadi itu sekali hujan itu 300 truk, padahal setiap harinya kalau rutin kita hanya perlu 2-3 truk selesai," pungkasnya.

Pembangunan Tertunda 13 Tahun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komisi D kembali melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk RAPBD 2020. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andono Warih mengajukan anggaran Rp 197 miliar untuk saringan sampah di setiap hulu sungai.

Menanggapi usulan tersebut, anggota Komisi D, Abdul Ghoni, menyebut usulan anggaran ini memang pernah diajukan pada 2006 silam. Namun tidak dilanjutkan karena terkendala lahan.

"2006 Anggaran sudah siap, tapi tidak bisa terealisasi. Harus ada kerjasama dengan Depok, Bogor dan Bekasi. 2006 itu sudah matang, tidak ada yang menolak. Normalisasi belum kelar," ujarnya dalam rapat Komisi D dengan Dinas LH, Senin (11/11).

Bahkan saat itu, kata Abdul, sudah sampai tahap pengkajian desain saringan sampah oleh beberapa universitas tinggi negeri di Indonesia.

Pembangunan Saringan Termasuk Dana Hibah

Ditambahkan anggota Komisi D lainnya, Ferrial Sofyan, pembangunan saringan ini jelas berkaitan dengan dana hibah yang dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jika alokasi anggaran ini disepakati, ia menilai harus ada kajian kembali soal hibah daerah mitra DKI Jakarta.

"Hibah dikurangi ke daerah, karena tujuan hibah itukan untuk menanggulangi banjir," ujarnya.

Namun, anggaran ini akhirnya disetujui oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah.

"Kita lihat dulu kalau manfaatnya bagus kita perlu, satu dulu. Anggaran disetujui," ujar Ida. (mdk/fik)