Pemprov DKI akan Siarkan Secara Langsung Pembahasan APBD 2020

Merdeka.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya akan menyiarkan secara langsung pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 bersama DPRD. Langkah ini diambil sebagai bukti keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas.

"Setelah dirancang, nanti pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD saya minta live oleh Bappeda pada masyarakat. Terus apa yang dibahas poin 1, 2, 3, 4 apa judulnya, apa yang diragukan di sini, isinya dibuka nanti sama kepala SKPD supaya jelas maksudnya untuk apa-apa," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/10).

Dengan diawasi masyarakat secara langsung, dia berani memastikan tidak akan ada pihak yang berani bermain dalam pembahasan APBD 2020.

"Nanti kalau dilakukan perubahan di situ gitu, nanti siapa yang buka password siapa yang menginput, jam menit kelihatan gitu. Jadi tidak ada program-program yang kami umpet-umpetin tidak akan berani, jago sekali kalau dengan sistem ini, mau nyelonong sendiri itu tidak mungkin," ujarnya.

Kendati demikian, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengaku, pihaknya belum mengunggah pada publik rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2020 karena pembahasannya masih belum selesai.

"Karena kemarin dicek ke Bappeda itu belum final, bahas itu kan masih banyak perubahan-perubahan," terangnya.

Seperti dilansir dari Antara, dalam perancangan KUA-PPAS ini, kata Saefullah, sejak awal Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pembahasan mulai dari tingkat RW hingga melibatkan akademisi. Dia memastikan setelah pembahasan KUA-PPAS APBD 2020 disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, Pemprov DKI akan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat.

"Bahkan pada saat pembahasan bersama DPRD, kami buat semacam siaran langsung. Ada perubahan-perubahannya jelas di situ. Bahas apa, ada naik turunnya, atau penghapusan sebuah kegiatan, apa pun yang terjadi di situ ditulis di dalam berita acara pembahasan itu baik pada, komisi maupun pada Banggar. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi," tuturnya.

"Kami sangat mendorong pemberitahuan yang terbuka, transparan dan akuntabel pada setiap pembahasan anggaran. Sejak awal berproses, ini sudah kami unggah di portal bappeda.jakarta.go.id silakan dibuka dari sekarang, itu sudah kami unggah tidak ada yang ditutup-tutupi," tutup Saefullah

Diketahui Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Rp95,9 triliun untuk APBD 2020. Jumlah itu didapat setelah Pemprov menggelar rapat bersama dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Jumlah anggaran RAPBD 2020 meningkat Rp9,01 triliun jika dibandingkan dengan APBD 2019. APBD DKI Jakarta pada 2019 sebesar Rp89 triliun.

Anggaran dalam RAPBD 2020 masih belum bersifat final sebab belum ada kesepakatan bersama dari pihak eksekutif dan legislatif. Pembahasan RAPBD 2020 juga sempat terhenti karena adanya pemilihan anggota DPRD DKI. Selain itu, draf KUA-PPAS mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Sebab, Pemprov DKI Jakarta kali ini dianggap tidak transparan kepada masyarakat dengan tidak mempublikasikan di halaman resmi Bappeda DKI Jakarta seperti tahun sebelumnya.

PDIP Desak Anies Publikasi KUA PPAS

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, keterbukaan informasi telah mulai diterapkan di Pemprov DKI sejak tahun 2016. Namun sayangnya akses keterbukaan informasi terkait anggaran daerah kini tak lagi ada.

"Ditutupnya akses publik terhadap Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Tahun 2020 jelas merupakan suatu kemunduran," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (9/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan informasi tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena dalam laman situ APBD DKI Jakarta itu, masyarakat ibu kota bisa melihat rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), hingga fase akhir (RAPBD).

Untuk itu, Ima mengungkapkan, pihaknya akan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuka akses terhadap dokumen KUA PPAS ke publik. Publikasi tersebut, menurutnya, tidak perlu menunggu draf APBD 2020 selesai dibahas.

"Jika hal ini dilakukan supaya tidak ada kegaduhan di publik, menurut saya ini cara yang kurang tepat. Jika anggaran yang disusun berkualitas, tentu masyarakat tidak akan gaduh. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi," tutupnya.