Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI akui 332 data PNS perlu diverifikasi satu per satu

Pemprov DKI akui 332 data PNS perlu diverifikasi satu per satu PNS DKI. ©2015 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pendataan ulang mengenai status kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS). Ini dilakukan setelah beredar kabar adanya PNS fiktif dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Suprianto mengatakan, berdasarkan catatannya terdapat 332 orang yang perlu diverifikasi. Karena tidak menutup kemungkinan mereka sudah bukan lagi berstatus sebagai PNS DKI Jakarta.

"Orangnya masih dicari dan nama-namanya ada. Kita harus pastiin satu persatu. Bisa saja sudah pensiun atau meninggal," jelasnya kepada merdeka.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/4).

Namun demikian, Suprianto memastikan, tidak ada gaji yang diberikan kepada PNS yang sudah berhenti atau pensiun. Sehingga tidak ada kerugian negara yang disebabkan ‎adanya PNS fiktif ini.

"Enggak ada kerugian. Kalau pegawainya enggak ada itu baru merugikan negara. Makanya sekarang kami sedang bersurat dengan BKN untuk meminta format klarifikasi data," jelasnya.

Suprianto menambahkan, sejauh ini tidak ditemukan adanya PNS fiktif. Hanya saja, masih ada 68 PNS yang belum melakukan registrasi ulang secara elektronik.

"Memang tadi kategori 68 orang bisa saja pensiun, meninggal, harus dipastikan ibaratnya orang ada kita bilang meninggal. Semua instansi di Indonesia mengalami ini. Mereka harus telusuri. Kalau 68 itukan ada nanti diklarifikasi sama SKPD-nya," tutupnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Baca Selengkapnya
Jumlah Tenaga Honorer Bertambah Lagi, dari 2,3 Juta Kini Jadi 5,3 Juta Orang
Jumlah Tenaga Honorer Bertambah Lagi, dari 2,3 Juta Kini Jadi 5,3 Juta Orang

Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.

Baca Selengkapnya
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan

Budi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.

Baca Selengkapnya
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024

Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia

Baca Selengkapnya
Selesai 100%, 8,3 Juta Pemilih di Pilkada Jakarta Sudah Dicoklit
Selesai 100%, 8,3 Juta Pemilih di Pilkada Jakarta Sudah Dicoklit

Warga DKI Jakarta diimbau untuk mengecek secara mandiri, apakah namanya sudah terdaftar atau belum.

Baca Selengkapnya
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP

KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.

Baca Selengkapnya
NPWP Jokowi dan Gibran-Kaesang Bocor, Bareskrim Langsung Kerja Sama BSSN Selidiki Pelaku
NPWP Jokowi dan Gibran-Kaesang Bocor, Bareskrim Langsung Kerja Sama BSSN Selidiki Pelaku

Mengenai apakah sudah ada tersangka yang diperiksa, Himawan tidak menjawab dengan jelas.

Baca Selengkapnya