Follow
Pemprov DKI alokasikan Rp 17 triliun dana pendidikan tahun 2017
Merdeka.com - Dalam postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sebagian besar dana untuk sektor pendidikan. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyebutkan, bidang pendidikan mendapatkan jatah Rp 17 triliun atau 27 persen dari total keseluruhan APBD DKI 2017 sebesar Rp 70,19 triliun.
Alokasi ini sudah memenuhi ketentuan 20 persen APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Selain itu, anggaran besar juga dialokasikan untuk sektor kesehatan. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran kesehatan jauh di atas target nasional.
"Untuk bangun Jakarta baru, bidang kesehatan dapat 13 persen padahal target nasional hanya 10 persen," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (03/01).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa saja yang menjadi fokus Pemkot Bandung untuk meningkatkan kesehatan? Pemerintah Kota Bandung sudah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 antara lain: menurunkan angka kematian Ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting, menurukan angka kejadian penyakit, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Apa persentase kasus DBD di Jakarta yang dialami anak SD dan SMP? Ngabila menyatakan, 70 persen kasus yang dirawat mayoritas anak usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
Selain pendidikan dan kesehatan, bidang lainnya seperti kebersihan dan transportasi juga akan mendapatkan perhatian khusus. "Yang lain pembangunan infrastruktur untuk 3 hal, transportasi, keberhasilan, dan pengendalian banjir," tandasnya
Sementara itu, anggaran yang dicoret oleh Kemendagri akan masuk ke dalam anggaran biaya terduga. Anggaran tersebut sebesar Rp 312 milliar. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca Selengkapnya
Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, mengatakan DPR berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya
Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca Selengkapnya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya