Pemprov DKI ambil alih pengelolaan Bantargebang setelah lebaran

Merdeka.com - Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 3 kepada pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI). Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto akan melakukan swakelola atas pengelolaan sampah itu.

Rencananya, swakelola TPST Bantargebang bisa dilakukan pada Juli 2016 atau setelah hari raya Idul Fitri.

"Insya Allah begitu (swakelola TPST Bantargebang)," kata Asep saat dihubungi, Kamis, (23/6).

Keputusan untuk swakelola TPST itu keluar setelah keluarnya Surat Peringatan 3 kepada pihak pengelola. SP 3 itu diberikan setelah adanya audit independen. Hasilnya, pengelola terbukti melakukan wanprestasi atas kontrak perjanjian Pemprov DKI dan pengelola.

"SP 3 sudah diberikan tanggal 21 Juni 2016. Sesuai kontrak masa berlakunya SP 3 adalah 15 hari kalender. Jadi SP 3 berakhir pada 6 Juli 2016, pas idul fitri," tegas Asep.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji mengaku telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 3 kepada pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI). Surat dengan nomor surat 3240/-1.7999 tentang SP3 Cidera Janji dikeluarkan ini pada tanggal 21 Juni kemarin.

Dalam surat tersebut DKI memberi waktu 15 hari kepada PT GTJ untuk melakukan pemulihan kerja sama.

"Ya, sudah kami keluarkan SP3 beberapa hari yang lalu," kata Isnawa saat dihubungi, Kamis (23/6).

Isnawa menyebut surat itu keluar setelah adanya audit independen. Pihak Dinas menunjuk konsultan independen, yakni Pricewaterhouse Coopers pada 22 April lalu. Audit yang dilakukan adalah soal kontrak kerja sama dan aliran dana yang masuk dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia selaku pengelola.