Pemprov DKI anggarkan Rp 1,3 T untuk program KJS di 2015
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 1,3 triliun untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) dalam APBD DKI Jakarta 2015. Jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan anggaran 2014 yang tercatat Rp 2 triliun.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kusmedi mengatakan, pengurangan ini karena adanya program pemerintah pusat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, warga yang tinggal di Jakarta, tanpa memiliki KTP Jakarta akan dicover oleh bantuan dari pemerintah pusat.
"Anggaran untuk KJS tahun ini sebesar Rp 1,3 triliun. Itu sudah disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dalam APBD DKI 2015," katanya di Kantor Dinas Kesehatan, Kamis (5/2).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
Dia menambahkan, pembayaran tunggakan yang dilakukan pada 2014 juga dibayarkan dengan anggaran tersebut. Untuk diketahui, tunggakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 20 miliar. Namun, informasi rumah sakit yang menerima piutang tersebut tidak disampaikan.
"Anggaran itu sudah termasuk untuk membayar hutang tahun lalu sebesar Rp 20 miliar," terangnya.
Kusmedi mengungkapkan, untuk tahun ini warga yang ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 4,7 juta jiwa. Namun, itu semua tidak menjadi tanggung jawab KJS, sebab 1,2 juta jiwa ditanggung JKN dan sisanya baru dibantu menggunakan dana bantuan kesehatan dari Pemprov DKI Jakarta. Warga juga diharuskan membayar Rp 19.225 setiap bulan untuk premi KJS.
Dia menegaskan, pihaknya akan terus memperbaiki ?dan meningkatkan pelayanan KJS. "Kami akan terus sempurnakan program ini," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.
Baca Selengkapnya"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca SelengkapnyaKetika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya