Pemprov DKI bahas rekomendasi KASN soal pemberhentian wali kota

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai tindakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberhentikan empat wali kota dan belasan pejabat tinggi DKI telah melanggar prosedur. Sebelumnya, mereka yang diberhentikan Anies melapor ke KASN.

"KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Ketua KASN, Sofyan Effendi dalam keterangannya yang dikutip dari website resmi KASN, Sabtu (28/7).

Surat itu ditandatangani pada Kamis, 27 Juli kemarin. Ada empat rekomendasi yang diberikan KASN.

Orang lain juga bertanya?

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, belum menerima surat rekomendasi dari KASN. Sandi tak mau menanggapi berlebihan sebelum membaca dengan detil, namun secara keseluruhan baginya itu masukan yang baik.

"Ini masukannya bagaimana kita memastikan DKI lebih baik ke depan untuk ASN-nya tersebut dengan profesionalisme, integritas dan selalu progres maju ke depan. Komite ASN ini mitra kita," kata Sandi saat ditemui di Jagakarsa, Sabtu (28/7).

"Nanti akan dibicarakan secara internal. Menurut kami (pergantian wali kota) sudah sesuai ketentuan-ketentuan tapi kita terima masukan lain dan kita akan mencari titik temu dan mudah-mudahan ini adalah pembelajaran bagi kita semua," sambungnya.

Terkait salah satu poin rekomendasi KASN yang meminta pejabat diberhentikan dikembalikan kembali pada jabatannya, Sandi kembali menegaskan akan didiskusikan secara internal terlebih dahulu.

"Saya tidak mau berspekulasi. Kita diskusikan internal. Setelah dapat masukan itu, kita tentunya harus lakukan rembuk di pemprov dan koordinasi dengan berbagai pihak dan kita pastikan ini ujungnya untuk ASN yang lebih baik ke depan," jelas Sandi.

Dia memastikan Pemprov DKI selalu terbuka terhadap semua masukan. "Semua harus kita dengarkan demi kebaikan bersama. Menurut kamu semua sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," katanya.

Reporter: M Harunsyah

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)