Follow
Pemprov DKI bantah beri PMP kepada lima BUMD
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memasukkan anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menemukan hal tersebut dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri dalam RAPBD DKI Jakarta 2015.
Kepala Bidang BUMD, Badan Penanaman Modal Pemerintah (BPMP) DKI Jakarta Riyadi menjelaskan, anggaran PMP yang muncul dalam evaluasi sebenarnya hanya lampiran dan tidak diusulkan. Lima BUMD tersebut adalah PD Dharma Jaya, PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Graha Sahari Surya Jaya dan PT RS Haji Jakarta.
"Jadi Kemendagri meminta lampiran penerima PMP sampai tahun 2013, makanya dicantumkan semua, termasuk yang lima BUMD itu," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/3).
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
PMO itu apa? Project Management Office atau PMO adalah sebuah departemen atau unit dalam suatu organisasi dan perusahaan yang bertanggung jawab atas manajemen, pengawasan, dan koordinasi proyek-proyek yang sedang berlangsung.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
Dia menambahkan, dalam draf RAPBD DKI 2015, lima BUMD tersebut tidak dimasukan sebagai penerima PMP. Karena Pemprov DKI Jakarta hanya memberikannya kepada PT Mass Rapid Transit (MRT) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
"Di APBD 2015 tidak ada lima BUMD itu sebagai penerima PMP. Yang dimasukan hanya PT MRT dan PT Transjakarta," terangnya.
Riyadi mengungkapkan, lima BUMD tersebut dianggap kurang produktif dan tak menghasilkan laba. Bahkan, saham PT Ratax Armada rencananya akan dijual sebesar 27 persen.
"Pemprov DKI sudah menawarkan ke mana-mana, jadi tidak mungkin kita kasih PMP ke BUMD yang akan dijual," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Basuki menerangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya