Pemprov DKI Cari Pinjaman Rp4 Triliun untuk Pembangunan ITF Sunter
Merdeka.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, Pemprov DKI tengah berupaya mencari dana pinjaman sekitar Rp4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara.
"Nilai pinjamannya Rp4,02 triliun untuk ITF Sunter saja," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/10).
Dia menjelaskan, jika pinjaman dari PT SMI cair maka pada 2022 diharapkan keberlanjutan proyek ITF Sunter dapat terlaksana dengan optimal.
-
Bagaimana cara mencapai keberlanjutan di Sumut? Untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan, kita dapat memulainya dengan memilih gaya hidup yang sustainable setiap hari.
-
Kenapa keberlanjutan di Sumut penting? Keberlanjutan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kerusakan pada ekosistem.
-
Bagaimana Pemkab Sleman atasi masalah sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Kenapa Pemkab Sleman harus atasi masalah sampah? Permasalahan yang sering muncul, biasanya sulitnya mencari lokasi untuk tempat pengolahan atau pembuangan akhir sampah (TPA), kapasitas TPA, sampai munculnya penolakan masyarakat sekitar TPA akibat dampak yang ditimbulkan, seperti bau tidak sedap, dan pencemaran lingkungan.
-
Kapan Pertamina targetkan penyelesaian penyimpanan karbon? ‘Jika semua berjalan lancar, 2030 selesai, dan penyimpanan dapat digunakan,’ kata Oki.
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
"Mudah-mudahan di Januari 2022 pendanaan pinjaman dari PT SMI bisa kita peroleh sehingga, pembangunan ITF Sunter bisa berlanjut di 2022," ujarnya.
Sebagaimana diketahui Pemprov DKI hingga kini masih mengandalkan Tempat Pengolahan Sampah Terkahir (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, untuk mengolah sampah Jakarta.
Kemandirian Jakarta untuk mengolah sampah sendiri sedianya mulai ditujukan dengan rencana pembangunan intermediate treatment facility (ITF).
Pemprov DKI berencana membangun 4 ITF yaitu untuk layanan Jakarta wilayah Barat, Timur, Selatan, dan Sunter, Jakarta Utara. Dari empat rencana lokasi, ITF Sunter diproyeksikan menjadi pusat pengolahannya.
Berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2018, pekerjaan ITF Sunter dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Sejak Pergub penunjukan tanggung jawab pembangunan ITF yang diterbitkan pada 2018, hingga 2019 pekerjaan masih belum menunjukan kelanjutan signifikan.
Hingga Agustus 2019, pembangunan unit pengolahan sampah ITF Sunter baru mencapai tahapan pengujian tanah atau setara 2 persen dari keseluruhan proses pembangunan. Masalahnya adalah administrasi.
"Proses administrasi mengurus 'tipping fee' itu yang lama, belum negosiasi dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) mau tidak mau itu yang memperlambat pembangunan ITF," kata Kepala Unit Pengolahan Sampah Terpadu Asep Kuswantoro, Jumat (2/8/2019).
Pada 2020, kelanjutan proyek ITF Sunter semakin tersendat akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Satu tahun penuh tak ada kemajuan untuk pembangunan ITF Sunter.
Kabar terbaru, pada 2021, Perusahaan Fortum Power Heat and Oy sebagai investor proyek pembangunan ITF Sunter memutuskan mundur.
Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro saat itu, Hanief Arie Setianto, memastikan keputusan tersebut tak menggangu proses pembangunan proyek tersebut.
"Pembangunan ITF ini bukan semata proyek investasi, tapi ini adalah sebuah penugasan. Karena itu penugasan harus ditunaikan," ucap Hanief, Selasa (29/6/2021).
Dia berpendapat, mundurnya perusahaan asing dari proyek pembangunan ITF semata-mata sebagai kalkulasi dampak pandemi Covid-19. Sehingga investasi di pembangunan pengolahan sampah di Jakarta dianggap belum menjadi prioritas saat ini.
"Mitra kami dengan adanya pandemi ini melakukan review dan sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan memprioritaskan lagi investasi mereka. Dan unfortunately, investasi di Indonesia ini belum menjadi prioritas," ucapnya.
Lambatnya pembangunan ITF Sunter dikritisi oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah. Politikus PDIP itu menyayangkan kelanjutan ITF yang direncanakan oleh Pemprov di 4 titik tidak berjalan mulus, kendati dalam pembangunan ITF tidak menggunakan APBD DKI.
"Kita sama-sama tahu memang pembangunan ITF ini berjalannya sangat tidak baik yah karena sampai sekarang pun belum ada yang dimulai dari rencana 4 titik yang akan dibuat," ucapnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca SelengkapnyaITDC berharap proses pencairan PMN ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaDengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca SelengkapnyaPemerintah kini tengah mengebut pembangunan IKN di Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaRespons Menkominfo Budi Arie Setiadi saat disentil soal proyek BTS 4G.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaOtorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar kerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menggenjot realisasi investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun rincian keberhasilan perseroang antara lain komitmen pembiayaan investasi sebesar Rp137,7 triliun. Total aset pembiayaam dan investasi Rp91,3 triliun.
Baca SelengkapnyaBambang menyebut Kementerian PUPR mencatat infrastruktur dan fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN mencapai sekitar 38 persen.
Baca Selengkapnya