Follow
Pemprov DKI catat ada 48 titik rawan masalah sosial
Merdeka.com - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan mengatakan ada 48 titik yang rawan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta. Titik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 40 titik.
"Titiknya ada sekitar 48 titik, kita bagi menjadi lima wilayah kota. Nah sudin itu sudah tahu titiknya di mana," ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (29/9).
Masrokhan menegaskan penertiban PMKS akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari jalan milik negara atau jalan-jalan protokol seperti Jalan Sudirman-Thamrin, Jalan Gatot Subroto dan Jalan MT Haryono. Kemudian, akan menyebar ke jalan-jalan provinsi dan jalan-jalan yang berada di bawah pemerintah kota.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
-
Apa tujuan razia di Jakarta? Ditlantas Polda Metro Jaya memaparkan lokasi-lokasi razia kendaraan di Jakarta dan sekitarnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
Dia menambahkan penanganan PMKS akan dimulai dari penangkapan sindikat-sindikat yang mengorganisasi PMKS tersebut. Masrokhan mengakui keberadaan sindikat ini sangat sulit untuk dipecahkan Pemprov DKI.
"Yang jadi masalah selama ini sindikatnya. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan program PMKS, kalau tidak diselesaikan masalahnya dari hulu. Kita sudah ada intelijen dari kepolisian untuk sindikatnya," pungkas dia. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PPKS yang terjangkau dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBI BD) 1 atau 2 terlebih dahulu.
Baca Selengkapnya
48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca Selengkapnya
Kegiatan ini melibatkan 50 personel terdiri atas unsur TNI, polisi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Bina Marga.
Baca Selengkapnya
BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.
Baca Selengkapnya
Fenomena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) musiman kerap muncul di sejumlah kota besar di bulan Ramadan. Tak terkecuali di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Hal itu terungkap saat audiensi KPU DKI Jakarta dengan BPBD DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (17/04) menyebabkan kenaikan status Pos Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 19.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Menurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejak 3-7 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Selanjutnya mereka akan dibawa ke tempat rehabilitasi untuk mendapat pembinaan di wilayah Cirebon.
Baca Selengkapnya
Hendri berujar, sarana dan prasarana juga disiagakan.
Baca Selengkapnya
Sejak awal tahun ini tercatat sudah 242 kejadian kebakaran
Baca Selengkapnya
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca Selengkapnya