Follow
Pemprov DKI coret anggaran pembangunan tiga rusun di 2018
Merdeka.com - Pemprov DKI mencoret anggaran tiga rumah susun yang ada pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) 2018. Tiga anggaran itu untuk pembangunan rusun di BKT, Cakung, PIK Pulogadung, dan revitalisasi rusun di Karang Anyar.
Anggaran untuk pembangunan rumah susun di BKT, Cakung sekitar Rp 361,4 miliar untuk empat tower dengan 1.020 unit. Sedangkan anggaran rusun PIK Pulogadung Rp 118,2 miliar untuk pembangunan 2 tower dengan jumlah 510 unit. Sementara anggaran revitalisasi rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat yang dicoret adalah sebesar Rp 162,8 miliar.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Melly Budiarti mengatakan alasan pencoretan pembangunan rusun-rusun itu yakni waktu pembangunan tidak cukup hingga akhir 2018. Jadi, Ia menyebut tidak ada pembangunan rusunawa tahun ini.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Kenapa Rusun Sentra Mulya Jaya dibangun? Penggunaan rusun sendiri sejauh ini diperuntukkan bagi kalangan masyarakat pra sejahtera, sehingga mereka tidak menempati permukiman kumuh dan padat penduduk. Ini jadi salah satu cara pemerintah untuk membantu kebutuhan hunian dan meraih kehidupan yang lebih baik.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Mengapa rumah ini terbengkalai? Setelah lebih dari satu abad berdiri,tampak rumah ini sekarang menjadi terbengkalai,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Kenapa Rusun Nagrak disiapkan? Lebih lanjut, Joko mengungkit rumah susun (Rusun) Nagrak yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai tempat relokasi bagi warga eks Kampung Bayam yang tak memiliki hunian.
-
Kenapa Rusunawa Marunda dijarah? Ada beberapa barang berharga seperti besi, tralis besi, dan barang bernilai lainnya sudah dibongkar oleh para pencuri atau penjarah.
"Nanti anggarannya dimasukkan ke perencanaan tahun depan. Nanti kita usulkan ke multiyears. Jadi di tahun depan ada lima kegiatan," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (7/8).
Meli mengatakan, pembangunan rusun baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2019-2020 dengan total unit yang akan dibangun sekitar 3000 unit.
"Kita usulkan lagi 2019 -2020,ini lagi pembahasan ini untuk pembahasan SK multiyearsnya. Totalnya 2998 unit 14 tower untuk 2019-2020," tambahnya.
Hingga saat ini, total penyerapan APBD 2018 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat baru mencapai 14,32 persen. Jumlah itu setara Rp 454 miliar dari jumlah APBD Rp 3,17 triliun.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca Selengkapnya
Sayangnya, Pemprov DKI masih akan mulai tahap perencanaan revitalisasi.
Baca Selengkapnya
Sejak ditinggal para penghuninya yang direlokasi ke tempat lain, bangunan tersebut menjadi sasaran penjarahan.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
"Respons bapak sangat mengecewakan dan zalim. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," kata Sahroni
Baca Selengkapnya
Perumahan tersebut sangat tidak terurus. Mayoritas bangunan rumah-rumah itu hancur karena tidak berpenghuni.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
Penghuni hanya membayar biaya air dan listrik sesuai dengan pemakaian melalui autodebet Bank DKI.
Baca Selengkapnya
Rumah warga dibongkar dalam proyek pembangunan jalan provinsi di IKN.
Baca Selengkapnya