Pemprov DKI dan Polda Metro kerja sama bangun kota layak anak
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga telah melakukan beberapa pencegahan kekerasan tersebut, di antaranya adalah memperbanyak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
"Dengan kerja sama ini akan lebih baik lagi, saya selalu yakin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini ada hubungannya dengan kesehatan," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).
Ahok berharap, dengan adanya RPTRA bisa mengurus warga mulai dari janin hingga meninggal. Selain itu pembangunan RPTRA juga untuk menuju kota layak anak.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa pesan ayah Ahok? 'Orang miskin tidak akan menang melawan orang kaya, orang kaya tidak akan bisa melawan pejabat' kutipan pesan sang ayah, dari pepatah Tiongkok Kuno yang jadi pendorongnya.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
"Di RPTRA ada kewajiban buat kota layak anak. Kami ingin memaksimalkan PKK, lalu kami gabung dengan kampung KB," ujar Ahok.
Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Dien Emawati mengatakan kerja sama ini dalam rangka mensinergikan isu-isu strategis, khususnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan rusun.
"Isu-isu akan dijabarkan dan disinergikan dengan program lainnya yang saling berhubungan, seperti RPTRA," kata Dien. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antar Forkopimda.
Baca Selengkapnya"Silakan kalau untuk kegiatan kesehatan, untuk mengentaskan stunting," kata Heru.
Baca SelengkapnyaSurabaya jadi kota pertama Indonesia yang berpotensi jadi Kota Layak Anak Kelas Dunia.
Baca SelengkapnyaPramono menyampaikan hal itu di hadapan ratusan relawan saat deklarasi Rumah Bersama Pramono-Rano.
Baca SelengkapnyaBerbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Tarakan untuk menaikan status Kota Layak Anak (KLA) dari Pratama menjadi Madya.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menekankan agar Pemerintah harus segera memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan kepada masyarakat guna mencegah KDRT.
Baca SelengkapnyaInisiatif merupakan langkah strategis pemerintah yang bertujuan mendorong pengarusutamaan gender
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca SelengkapnyaSatpol PP DKI Jakarta merespons kehebohan akibat temuan banyak kondom di kawasan RTH Jalan Tubagus Angke dengan mendirikan tiga posko di wilayah itu.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, Ahok merupakan sosok yang tegas dan berani dalam mengambil suatu kebijakan.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca Selengkapnya