Pemprov DKI Dapat Rp 100,47 M dari Bir, DPRD Tetap Usul Jual Saham
Merdeka.com - Berdasarkan Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pemprov DKI Jakarta memperoleh dividen senilai Rp 100,47 miliar atas kepemilikan saham sebesar 26,25 persen di perusahaan produsen bir PT Delta Djakarta. Jumlah ini lebih tinggi dibanding dengan dividen tahun lalu sebesar Rp 48,57 miliar dari kepemilikan 23,34 persen.
Meski meraup untung signifikan, Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menyatakan tetap mendukung wacana Pemprov DKI untuk melepas saham di perusahaan tersebut.
"Kalau saya secara pribadi inginnya sih memang DKI Jakarta jangan berperan sebagai produsen minuman beralkohol ya dengan memiliki saham di perusahaan itu. Kalau saya pribadi sih saya lebih baik jual, tinggal DKI mengatur begitu," tutur Santoso saat dihubungi, Kamis (20/6).
-
Kenapa DPRD DKI dukung Transjakarta? Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,' sebutnya.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
Dia menilai, Pemprov DKI Jakarta pastinya tetap mampu mengatur peredaran minuman beralkohol meski tidak memiliki saham di perusahaan bir tersebut. Menurutnya, hal itu bisa diatur melalui perangkat Peraturan Daerah (Perda).
Selain itu, Santoso menyatakan bahwa saham milik Pemprov DKI harus selalu memberikan keuntungan yang positif. Bila tidak, sebaiknya saham tersebut dijual, meski belum ada usulan resmi yang disampaikan ke DPRD DKI.
"Ini kan dulu kalau kita dikasih sama Belanda saja. Dari Belanda tutup meninggalkan Indonesia, diambil pemerintah pusat, diberikan kepada pemerintah daerah saham itu, begitu," jelas Santoso.
"Bukan karena unsur kesengajaan mendirikan itu. Makanya saya sih mengusulkan dijual saja," lanjutnya.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung kembali bertemu dengan Anies hari ini, Rabu (20/11)
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaDalam kampanyenya, Anies mengaku sulit menjual saham bir, yang dimiliki DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Ciamis, Kamis, 4 Januari 2023.
Baca Selengkapnya"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, tahun ini Bank DKI berusia 63 tahun yang tepat jatuh pada tanggal 11 April.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta melalui bidang Perdata dan Tata usaha Negara yang juga telah dapat membantu dalam jasa hukum terkait penyelesaian permasalahan kredit.
Baca SelengkapnyaDividen interim yang disetorkan kepada Pemerintah RI sebesar Rp10,88 triliun dan dividen interim kepada Publik sebanyak banyaknya sebesar Rp9,58 triliun.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.
Baca SelengkapnyaSelain sepakat untuk pembagian dividen, terdapat sejumlah agenda yang dilaksanakan pada rapat tersebut.
Baca SelengkapnyaPembagian dividen BRI nantinya tergantung dari persetujuan otoritas, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan termasuk OJK.
Baca SelengkapnyaLaba bersih berjalan yang dimiliki ADCP di tahun 2023, mencapai Rp116,2 miliar.
Baca Selengkapnya