Pemprov DKI desak Palyja, Aetra dan PGN benahi galian pipa
Merdeka.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, kasus yang banyak terjadi di Ibu Kota adalah operator tidak melakukan penutupan lubang galian secara benar. Untuk itu, kata dia perlu dilakukan pengawasan yang ketat saat proses pemasangan pipa atau kabel dilakukan.
"Kalau dia (operator atau kontraktor) bongkar tanahnya (galian) itu tanahnya jangan dicemplungin lagi. Harusnya pakai batu-batu dulu. Pakai material-material khusus seperti pasir, coral, makadam supaya cepat padat," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/5).
Dia menjelaskan, penggunaan batu ini berfungsi untuk memadatkan galian. Karena jika menggunakan tanah, akan ada kemungkinan turun lagi. Untuk itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah mengumpulkan operator.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Kenapa warga demo jalan rusak? 'Ke mana uang pajak kami? Ke mana uang pajak kami? Bertahun-tahun kami merasakan jalan rusak yang seperti ini,' seru sang orator dalam sebuah video yang diunggah lewat Instagram @merapi_uncover.
-
Dimana warga demo jalan rusak? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
"Kemarin itu kami kumpulin mereka (operator). Kalau kontraktornya mah kami tidak terlalu, kami terkait dengan operatornya kayak Palyja, Aetra terus gas (PGN)," tegasnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, setiap kali dirinya meminta penjelasan, pihak PT Palyja selalu menyalahkan kontraktor yang mengerjakan. Namun, dia tidak terima dengan jawaban tersebut.
"Saya kesal ini sama Palyja. Jakarta ini bukan punya nenek moyang loe sendiri. Gali pipa tuh pikir-pikir, jalan ini bukan cuma punya kamu," tegasnya dalam pidato saat akan meresmikan? Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR)? di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Kemarahan ini semakin menjadi saat ada alat-alat berat yang terparkir sembarangan dalam proses penggalian. Sebab ini menyebabkan kemacetan pada ruas jalan tersebut.
"Itu alat berat nangkring satu minggu santai saja. Dipikir jalan punya nenek moyang loe apa? Jakarta sudah begitu macet, anda sembarangan dan seenaknya gali-gali tidak ditutup, yang susah kami," tegasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Galian tersebut tidak ditutup dan diperbaiki seperti semula. Sehingga kerap kali bekas galian itu cepat rusak dan kondisi itu sangat meresakan warga.
Baca SelengkapnyaTPG berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan insiden ini dan segera memasang safety line di sekitar area yang terindikasi kebocoran.
Baca Selengkapnya48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca SelengkapnyaKedua perusahaan tersebut beroperasi di Jakarta Utara.
Baca SelengkapnyaUsulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga
Baca SelengkapnyaPerusahaan-perusahaan ini sebelumnya sudah diberi peringatan bahkan sudah ditutup sementara.
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan pemanggilan terhadap tiga orang anggota Komisi V DPR RI pada hari ini, Rabu (29/11).
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD DKI juga mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kabel semrawut di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaBupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaSaat ini sebagian warga mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca SelengkapnyaKPK akan meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Amerta Dayang Gunung terkait proyek tersebut.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.
Baca Selengkapnya