Pemprov DKI Diminta Ketat Terkait Penerbitan SIKM, yang Memalsukan Harus Ditindak

Merdeka.com - Penertiban Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM) oleh Pemprov DKI Jakarta disorot Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Menurut pria disapa Bamsoet ini, penerbitan SIKM harus benar-benar diseleksi dengan ketat.

Sebab penerbitan ini bertujuan menekan mobilitas masyarakat yang keluar atau masuk wilayah tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Saya meminta pemerintah DKI Jakarta melakukan seleksi yang ketat terhadap pemberian izin SIKM," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (23/5).

Bamsoet mengatakan, pemerintah DKI Jakarta bersama aparat keamanan harus memastikan seluruh warga yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah DKI Jakarta memiliki SIKM.

"Hal itu dilakukan dalam pemeriksaan di jalan arteri, jalan kolektor, maupun di jalan lokal, serta dengan tegas melarang apabila masyarakat yang keluar masuk DKI Jakarta tidak memiliki SIKM tersebut," ujarnya.

Dia menilai Pemda DKI Jakarta juga harus mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk tetap di rumah dan jaga jarak.

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah dan aparat untuk menindak tegas pihak yang memalsukan SIMK dengan mengembalikan atau memulangkan masyarakat yang keluar atau masuk ke DKI Jakarta.

"Atau bisa dengan memproses secara hukum karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menerima 3.475 pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta sampai Jumat (22/5) kemarin. Tetapi, hanya 397 (SIKM) yang disetujui untuk diterbitkan.

Kepala Dinas PMTSP, Benni Aguscandra, mengatakan penerbitan 397 SIKM dilakukan secara online.

"397 Permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," kata Benni, Sabtu (23/5).

Benni merinci, dari jumlah izin yang diterima Dinas PMPTSP, sebanyak 654 merupakan permohonan baru, 422 permohonan masih menunggu validasi penanggungjawab atau penjamin, dan 2002 permohonan ditolak.