Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Belum Vaksinasi Dibanding Booster ke Pejabat

Merdeka.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengingatkan, Dinas Kesehatan memprioritaskan warga ibu kota yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Dibanding memberikan suntikan vaksin sebagai booster bagi keluarga pejabat.

"Pemprov harus mengutamakan warga yang belum divaksin bukan malah memberikan booster ke lingkungan pejabat," katanya kepada merdeka.com, Kamis (9/9).

Politikus PDIP itu mengaku, saat turun reses, dirinya menemukan masih banyak keluhan dari Puskesmas tentang terbatasnya stok vaksin yang didistribusikan. Dampak dari itu, jumlah suntikan vaksin kepada warga menjadi terbatas.

Ima pun menampik jika pelaksanaan vaksinasi masal menjadi kendala percepatan vaksinasi di DKI.

"Justru komunitas itu membantu Pemprov dalam pencapaian yang sudah divaksin karena Pemprov masih kurang tenaga kesehatannya," ujarnya.

Merdeka.com telah meminta konfirmasi kepada Dinas Kesehatan melalui pesan Whatsapp namun belum ada tanggapan.

Sebelumnya Co-Inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif mengatakan, adanya penyuntikan vaksin booster bagi keluarga pejabat. Penyuntikan tersebut dilakukan di sebuah perkantoran swasta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Kami dapat laporan adanya booster vaksin ketiga untuk keluarga. Ini untuk keluarganya pejabat yah dan aparat, di salah satu perkantoran swasta di Jakarta di Sudirman," ucap Arif dalam webinar yang dikutip pada Kamis (9/9).

Laporan yang diterima LaporCovid-19, berupa bukti tangkapan layar undangan bagi keluarga pejabat dan aparat untuk mendapatkan suntikan booster.

Dalam laporan itu juga, ditegaskan agar informasi booster tidak sampai disebarluaskan. Hal ini kemudian menjadi bahan kritik keras oleh Arif kepada pemerintah di saat program vaksinasi tidak merata

"Dan menariknya informasinya itu jangan disebarkan ke orang lain dan seterusnya. Jadi ada diam-diam penggunaan vaksin dosis ketiga untuk kalangan elit yang ini di sisi lain masyarakat di luar Jawa di daerah sangat kesulitan sekali mendapat vaksin," tandanya.

"Bahkan di jawa sendiri masih sangat sulit."..

Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Siti Nadia Tarmizi kembali menegaskan bahwa dosis ketiga vaksin (booster) hanya untuk para tenaga kesehatan (nakes) sesuai dengan anjuran Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Masyarakat tidak mendapatkan dosis ketiga (vaksin)," tegas dr. Nadia dalam konferensi pers daring, Senin (23/8).

Lebih lanjut, dr. Nadia mengatakan vaksin Moderna yang menjadi booster untuk para tenaga kesehatan kini juga bisa diberikan kepada masyarakat.

"Vaksin diberikan hanya untuk dosis pertama dan kedua. Dilarang untuk memberikan dosis ketiga bagi masyarakat umum selain untuk SDM kesehatan yang memberikan pelayanan langsung di fasilitas kesehatan," kata dia.

Ada pun vaksin dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dua dosis sekaligus dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama, vaksin berisi suspensi beku dengan satu vial berisi maksimal 15 dosis (IP=14). Kedua, diberikan kepada mereka yang berusia 18 ke atas sebanyak dua dosis (@ 0,5 ml) secara intramuskular dengan interval pemberian empat minggu dari dosis pertama.