Pemprov DKI Gelar Sayembara Beri Nama Jalan

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menggelar sayembara penamaan Jalan di Kawasan Pantai Kita dan Kawasan Pantai Maju, Jakarta Utara. Bagi warga yang ingin berpartisipasi dapat mengirimkan proposal dan mengunggah ide melalui instagram.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris mengatakan, sayembara dimulai pada 17 Agustus sampai 13 September.

"Kolaborasi membangun ibu kota akan semakin mudah dan cepat jika masyarakat turut andil di dalamnya. Selain itu juga diharapkan akan ada rasa kepemilikan dari masyarakat," ucap Afan dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis (26/8).

Afan menambahkan, sayembara penamaan jalan ini dilakukan untuk mengumpulkan ide penamaan 5 ruas jalan, 1 bundaran, 3 jembatan dan 2 taman di Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju.

Masyarakat dapat memberikan ide nama jalan yang menarik yang dapat merepresentasikan kearifan lokal, sehingga dapat mudah dikenal oleh masyarakat.

"Pemprov DKI Jakarta bersama JXB siap untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyumbangkan idenya. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penamaan jalan ini, silakan mengirimkan proposal atau materi ide-nya melalui instagram," ujarnya.

Peserta sayembara, baik individu maupun kelompok dapat membuat sebuah proposal yang berisi filosofi dari nama dan landmark yang ingin diberi nama.

Proposal harus dalam bentuk format pdf dan dapat dikirimkan ke surel kitakasihnama@jxboard.co.id dengan rincian, isi proposal terdiri dari;Pofil data diri,Nama jalan dan landmark yang diusulkan,Filosofi, danLatar belakang dan keterkaitan nama.

Peserta mengunggah usulan nama dan filosofi di platform sosial media Instagram dengan menggunakan tanda pagar #KitaKasihNama dan #JadilahBagianSejarah, serta menandai akun @jxboard, @dkijakarta serta @plusjakarta.

"Pemenang akan diumumkan pada 1 Oktober mendatang dan terdapat total hadiah uang tunai sejumlah lebih dari Rp50 juta," tandasnya.

"Kami pemerintah Kota Sorong tidak pernah menolak Vaksin, berita ini harus diluruskan," kata Lamberthus saat dihubungi, Senin (23/8).

Pembubaran kegiatan vaksin yang digelar partai Nasdem karena tidak memiliki izin kepada tim satgas Covid-19 dan menimbulkan kerumunan.

"Bisa digaris bawahi, Ini sudah tidak bicara kepentingan masyarakat tapi sudah kepentingan politik yang menyebabkan kerumunan hingga 2.000 orang. Apalagi itu inti acaranya adalah bagi-bagi sembako oleh Partai NasDem" tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menyesalkan tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat, yang mencoba membubarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akhir pekan lalu. Selain meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, Ahmad Ali juga berharap agar ombudsman turun tangan menyelidikinya.

Ahmad Ali menegaskan tindakan yang dilakukan Pemkot Sorong dengan mengerahkan personel Satpol PP untuk menghentikan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Partai NasDem itu, sebagai bentuk pengabaian atas kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan telah menimbulkan kerugian materiel dan atau immateriel bagi rakyat Sorong.

"Sebaiknya ombudsman segera melakukan investigasi atas kejadian tersebut. Jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan vaksinasi, sehingga dapat berakibat melanggar hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan," jelas Ahmad Ali, Senin (23/8).