Pemprov DKI Hapus Warga Punya Rumah Hingga Saham dari Daftar Penerima Bansos

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus sebanyak 1,1 juta penduduk tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Penduduk tersebut tercatat telah memiliki aset berupa rumah, mobil, hingga saham.

"Ada 1,1 juta kemarin sudah kami delete dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memang dia tidak patut mendapatkan bantuan. Kan dia punya mobil dan lainnya," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/2).

Saat pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Heru menyebut, ditemukan sekitar 200.000 warga dihapus dari penerima bantuan sosial karena sudah keluar DKI Jakarta.

"Hari ini pemadanan itu bisa bertambah sekitar 200 ribu tapi nanti kami cek lagi memang penduduknya sudah tidak aktif di DKI," imbuh Heru.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, warga yang dihapus dari daftar penerima bantuan sosial sudah memiliki tanah, mobil, hingga saham.

Dia pun mendukung langkah Heru melakukan akurasi data dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di DKI dan pelayanan publik.

"Itu nanti kami akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadanan data," katanya.

Di sisi lain, dia meminta warga yang sebelumnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan sudah keluar Jakarta untuk segera mengganti KTP sesuai daerah domisili terkini.

"Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, di Tangerang, Tangerang Selatan, di Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI, segera pindah (KTP) karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI melakukan sinkronisasi data dengan BPS, BKKBN hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI menyinkronkan data terkait sosial ekonomi masyarakat, termasuk kemiskinan di Ibu Kota dengan BPS untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. Data yang disinkronisasi itu data sesuai nama dan alamat di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian, Carik Jakarta yakni data keluarga secara komprehensif dan detail, dari data kependudukan, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, bangunan, hingga lingkungan.

Selain itu, juga data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pemprov DKI mengungkapkan dari tiga data itu tercatat sekitar tiga juta data terkait kesejahteraan sosial.