Follow
Pemprov DKI Harap Penambahan Jumlah Penerima Bansos Tahap II Disetujui Kemensos
Merdeka.com - Pemprov DKI harap pengajuan tambahan penerima bansos terdampak Covid-19 fase kedua disetujui Kementerian Sosial (Kemensos). Total jumlah penerima bansos menjadi 2 juta Kepala Keluarga (KK) dimana pada fase pertama hanya 1,2 juta KK.
Wakil Ketua II Tim Gugus Covid DKI Jakarta, Catur Laswanto menyebut data tersebut telah mencakup warga miskin yang ber-KTP non-Jakarta. Saat tahap pertama penerima bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga.
"Hari ini baru saja kita bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan data yang 2 juta (calon penerima bansos). Belum ada jawaban resmi," kata Catur saat rapat di Gedung DRPD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Bagaimana warga RW bisa menggunakan anggaran tersebut? 'Terjadi perdebatan. Ini duit dari pak gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya?' sambung RK.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Wali Kota Tarakan memberikan bantuan? Wali Kota juga mencatat pentingnya pemanfaatan lahan terbatas, dengan mendorong penduduk untuk mengolah halaman rumah mereka sendiri untuk bercocok tanam, termasuk hortikultura, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Catur mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data yang telah dilakukan oleh ketua RW setempat. Karena hal itu dia mengharapkan pihak Kemensos dapat menerima pengajuan data penerima bansos di Jakarta.
"Saya katakan dalam posisi sekarang data masih dicleansing apalagi teknis pembagiannya belum bisa saya sampaikan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, menyatakan pihaknya sudah melaksanakan pembagian bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 periode 9 April sampai 25 April.
Diketahui, target distribusi sesuai rencana awal yakni 1,2 juta Kepala Keluarga (KK), namun saat dimutakhirkan di lapangan hasilnya kurang dari itu karena sejumlah pemutakhiran.
"Kita kemarin sih rencana awal kan 1,2 juta (KK), dan yang sudah kita distribusikan 1,163 juta sekian, itu penerima tahap pertama" kata Irmansyah saat rapat bersama DPRD DKI, Rabu (6/5/2020).
Pemutakhiran data, lanjut Irmansyah, terus dilakukan Pemprov DKI. Salah satunya dengan mendata langsung melalui sumber RW setempat. Hal in demi menjangkau penyaluran tepat sasaran kepaa mereka yang butuh.
"Update data terutama bagi mereka yang layak dan itu sudah dilakukan juga dengan beberapa sumber termasuk formulir dari RW, kemudian nanti data itu sampai tercatat di Kominfo," jelas dia.
Reporter: Ika DefiantiSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ridwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca Selengkapnya
Suswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca Selengkapnya
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca Selengkapnya
Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Selengkapnya
RK mengaku gagasannya itu juga pernah diterapkan saat dirinya didapuk menjadi Gubernur Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.
Baca Selengkapnya
Ahok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Rano berjanji akan menuntaskan persoalan pemerataan layanan administrasi bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung.
Baca Selengkapnya
Menurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca Selengkapnya
Cawagub nomor urut 1 Suswono mengatakan pasangan RIDO akan menerbitkan kartu KAMU, singkatan dari Jakarta Maju.
Baca Selengkapnya