Pemprov DKI Harap Tak Ada Konflik Soal Nilai Hibah Sampah untuk Bantargebang
Merdeka.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto berharap tidak ada konflik atas batalnya penambahan nilai hibah yang diberikan Pemprov kepada Pemkot Bekasi terkait kompensasi sampah Jakarta. Dampak pandemi menjadi pertimbangan besar, Pemprov DKI tidak mengakomodir usulan Pemkot agar menambah jumlah kepala keluarga penerima kompensasi.
"Ya memang patuhi PKS (perjanjian kerja sama) yang ada, poinnya itu,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/10).
Dia mengatakan, kepatuhan terhadap PKS wajib dilakukan oleh Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Sebab, dalam addendum perpanjangan kerja sama, tertuang aturan dengan rinci rute yang dibolehkan truk sampah DKI melintasi wilayah Kota Bekasi, untuk bermuara ke Bantargebang.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Kapan DKI Jakarta menyaring sampah kiriman? Pada hujan yang terjadi awal bulan November, DKI Jakarta menyaring lebih dari 70 ton sampah kiriman di Kali Ciliwung.
-
Apa saja kebijakan Pemkab Sleman tentang sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
Jika kedua pihak sama-sama patuh menjalani kerja sama yang tertuang dalam addendum PKS, Asep meyakini tidak ada konflik di kemudian hari.
"Jadi selama kita Pemprov DKI mematuhi dan Pemkot Bekasi menjalani hak dan kewajibannya saya rasa konflik itu tidak akan terjadi," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, usulan Pemkot Bekasi agar menambah jumlah kepala keluarga sebagai penerima dana kompensasi sampah Jakarta tidak dapat ditegaskan diterima tidaknya. Yang jelas, Pemprov DKI menolak adanya penambahan dana hibah untuk sampah lantaran kondisi keuangan Jakarta dampak pandemi Covid-19.
Namun, Asep menyampaikan, sejatinya nilai bantuan kepada kepala keluarga yang terdampak sampah Jakarta merupakan kewenangan Pemkot Bekasi. Dengan demikian, jika Pemkot Bekasi tetap menambah jumlah penerima bantuan tunai, selama tidak menambah nilai dana hibah hal tersebut tidak menjadi masalah.
"Jadi, selama Bekasi bisa memanfaatkan sejumlah nilai tersebut untuk memperbaiki hubungan di sana kemudian menambah cakupan penerima bantuan langsung tunai itu kita persilakan," ucapnya.
Pada tahun ini, dana hibah yang dikucurkan Pemprov DKI kepada Pemkot Bekasi sebesar Rp379,5 miliar. Nilai tersebut dipastikan Asep tidak akan berubah signifikan di tahun berikutnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca SelengkapnyaAturan itu tak akan diubah demi keselamatan masyarakat yang melintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.
Baca SelengkapnyaPengelola tempat kegiatan usaha dinilai melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan mewajibkan pasangan calon kepala daerah yang diusung, memasukkan isu lingkungan ke dalam visi misi.
Baca SelengkapnyaPembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.
Baca SelengkapnyaTPA Burangkeng rencananya akan diperluas pada tahun 2024 dari 2,5 hektar menjadi 5 hektar.
Baca SelengkapnyaKerja sama BPH Migas dengan pemerintah daerah diperlukan agar penyaluran BBM bisa dilakukan tepat sasaran.
Baca Selengkapnya