Pemprov DKI Hentikan Bantuan Air Bersih & Kesehatan Pencari Suaka Mulai 21 Agustus

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk mencari tempat lain untuk para pencari suaka. Pasalnya mulai tanggal 31 Agustus 2019, pencari suaka tidak bisa lagi menempati eks gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

"Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ," katanya dalam rapat pembahasan masalah pengungsi di DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8).

Politikus PDIP itu mengatakan, Pemprov DKI sudah tidak memiliki dana untuk membiayai para pencari suaka di penampungan. Selain itu, dia mengungkapkan, ada pengungsi yang sengaja datang dengan paspor namun mencari perlindungan politik.

"Kami sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kami juga tidak mencukupi juga kalau terus-menerus, di sini kami melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," ujarnya.

Prasetio meminta UNHCR dan IOM untuk menangani kelanjutan kebutuhan para pencari suaka. "Kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan pengungsi-pengungsi ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan Pemprov juga akan menghentikan bantuan dan fasilitas makanan, kesehatan.

"Setelah tanggal 21 Agustus itu bukan makanan saja yang dihentikan, mungkin fasilitas kesehatan. Ya itu kesehatan, air bersih," kata dia.

Selanjutnya, kata Taufan, mulai 21 hingga 31 Agustus 2019 para pencari suaka akan disosialisasikan untuk meninggalkan penampungan. "Pelan-pelan kami sosialisasi kepada mereka bahwa setelah bantuan dihentikan, silakan Anda keluar," tandasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com