Follow
Pemprov DKI Jakarta Ajukan Penurunan Rp 2,5 Triliun di APBDP 2019
Merdeka.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 mengalami penurunan sekitar Rp 2,5 triliun. APBD 2019 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 88,09 triliun.
"Diusulkan akan ada pengurangan Rp 2,5 triliun," kata Saefullah di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8).
Dia menjelaskan penurunan APBDP 2019 disebabkan karena tidak tercapainya beberapa target pendapatan daerah pada tahun 2018. Pada APBD 2018 target pendapatannya yakni sebesar Rp 74,77 triliun dan turun menjadi Rp 74,63 triliun atau turun Rp 142 miliar.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Siapa yang mengalami penurunan kekayaan? Pada awal Desember 2023, harta kekayaan Hartono Bersaudara anjlok. Beberapa konglomerat Indonesia terpantau mengalami kenaikan nilai kekayaannya. Prajogo Pangestu, Low Tuck Kwong, hingga Sri Prakash Lohia merupakan segelintir konglomerat yang mengalami kenaikan harta. Kendati demikian, kekayaan Hartono bersaudara terpantau mengalami penurunan.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Angka tersebut kemudian dijumlahkan dengan selisih antara hasil audit BPK dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 2,4 triliun. Penurunan nilai anggaran ini pun nantinya dibahas di setiap rapat komisi.
"Nanti dibahas lagi, ada di belanja langsung ada di belanja tidak langsung," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku optimis pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat selesai sebelum pelantikan anggota dewan periode 2019-2024.
"Semuanya fokus ke APBD perubahan, karena saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit, sehingga pembahasannya nggak seperti murni. Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," ujar Prasetyo.
Selain itu, dia menyatakan hal yang lumrah bila pihak Pemprov DKI Jakarta mengajukan program terbaru saat ini.
"Boleh saja, kita coba, apakah ada anggarannya. Kita lihat, misalnya, ingin mengadakan even internasional Formula E," jelasnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca Selengkapnya
Namun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya
APBN pada Juli mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Realisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya