Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Juga Renovasi Rumah Dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI

Pemprov DKI Juga Renovasi Rumah Dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ternyata tidak hanya berencana merenovasi rumah dinas Gubernur saja pada tahun 2020. Sebab rumah dinas Wakil Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta juga direncanakan akan dilakukan rehabilitasi.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan, penganggaran renovasi rumah dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI sudah mulai diajukan sejak anggaran 2019, bukan hanya diajukan untuk tahun depan.

"Iya betul, rumah dinas wagub dan ketua DPRD juga kan mengalami atap rusak, atapnya juga parah," katanya, Selasa (9/10).

Seperti Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, renovasi Rumah Dinas Wakil Gubernur dan Ketua DPRD DKI, terutama menyasar bagian atap yang menurut Heru mengalami kerusakan parah. Rehabilitasi rumah dinas-rumah dinas tersebut, kata Heru, diusulkan oleh pihaknya sebagai komitmen pengoptimalan aset pemerintah yang rusak sehingga berfungsi secara optimal, terlebih aset tersebut adalah benda cagar budaya.

"Kalau kita misal punya radio, radionya sudah tua, dibenerin lah, mana yang perlu diganti. Kalau radio coba, memperbaiki radio tua sama beli radio baru, murah mana coba. Komponennya saja mahal kan," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Karena statusnya rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD tersebut adalah cagar budaya, Dinas Citata mengaku tidak akan merehabilitasi dengan mengubah fisik bangunan.

"Cagar budaya itu memperlakukannya harus hati-hati, tidak boleh mengubah fisik bangunan. Semuanya harus sama seperti bentuk aslinya. Materialnya harus identik. Kalau sama mungkin susah karena kemungkinan sudah tidak diproduksi," terang Heru.

Diketahui DKI Jakarta menggelontorkan Rp4,7 miliar untuk merenovasi rumah dinas ketua DPRD DKI Jakarta dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Hal itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dengan rincian Rp1,1 miliar untuk rumah dinas Wakil Gubernur di Jalan Besakih, Jakarta Selatan dan Rp3,6 miliar untuk rumah dinas Ketua DPRD di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Namun usulan 2020 belum diketahui.

Berdasarkan rincian APBDP 2019, nilai terbesar rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta adalah pada pembangunan rumah bertingkat dengan luas 715,5 meter persegi dengan anggaran sebesar Rp3,2 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta diajukan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran daerah tahun 2020 mencapai Rp2,4 miliar. Jumlah tersebut, disebutkan untuk merehabilitasi rumah dinas tersebut mulai dari rehabilitasi atap, interior, hingga pengecatan.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kata Heru Budi soal Proyek Restorasi Rumah Dinas Gubernur Rp22,2 M
Kata Heru Budi soal Proyek Restorasi Rumah Dinas Gubernur Rp22,2 M

Heru mengaku belum mendapat laporan dari dinas terkait

Baca Selengkapnya
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki

Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran

Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

Baca Selengkapnya
Susunan Lengkap Komisi DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Susunan Lengkap Komisi DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun

Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Meski Punya Rumah di Jakarta, Anggota DPR Tetap Dapat Tunjangan Rumdin
Meski Punya Rumah di Jakarta, Anggota DPR Tetap Dapat Tunjangan Rumdin

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Istimewanya Anggota DPR: Tak Dapat Rumdin, Diganti Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan
Istimewanya Anggota DPR: Tak Dapat Rumdin, Diganti Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan

Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas dan Diganti Tunjangan, Bagaimana dengan Pimpinan Dewan?
Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas dan Diganti Tunjangan, Bagaimana dengan Pimpinan Dewan?

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri

Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024

Baca Selengkapnya