Pemprov DKI Kaji Usulan UMP DKI 2020 Sebesar Rp4,6 Juta
Merdeka.com - Serikat Pekerja mengusulkan agar UMP Jakarta naik dari Rp3,9 juta menjadi Rp4,6 juta. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, akan mengkaji usulan tersebut sebelum UMP ditetapkan pada awal November mendatang.
Andri mengungkapkan, pada prinsipnya asosiasi akan menerima apa yang diputuskan oleh pemerintah.
"Sedangkan usulan dari serikat berkisar di angka Rp4,6 juta. Nanti akan sama-sama kita kaji kembali untuk ditetapkan tanggal 1 November 2019 untuk UMP 2020," jelasnya usai pengukuhan Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/11).
-
Siapa yang akan menyumbangkan gaji dan tunjangan nya? Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berkomitmen akan memberikan gaji dan tunjangannya ke yatim piatu.
-
Siapa yang mendorong penerapan struktur dan skala upah di perusahaan? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus mendorong pengusaha agar menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaannya.
-
Siapa yang menentukan gaji arsitek? 'Anggaran tersebut sudah termasuk biaya penggunaan arsitek, biaya tukang, material, dan lain sebagainya,' ujar Nuning kepada merdeka.com, Rabu (10/7).
-
Siapa yang menetapkan gaji PPS? Gaji PPS Pilkada 2024 menurut keputusan tersebut, maka ketua PPS akan menerima gaji sebesar Rp 1.500.000 per orang.
-
Siapa yang meminta APINDO bantu perusahaan untuk terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Apa itu tradisi upah-upah? Upah-upah merupakan tradisi yang berasal dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara.
Setiap usulan baik dari asosiasi atau serikat pekerja dan pengusaha akan diakomodir pihaknya. Dalam sidang hari ini, pihaknya menampung usulan dari kedua belah pihak.
"Usulannya mereka menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah. Sedangkan usulan dari serikat itu Rp4,6 juta. Sedangkan kami mengacu kepada PP 78. KHL (Kebutuhan Hidup Layak) kita, setelah kita melakukan survei di 15 titik pasar, tiga gelombang, berkisar di antara Rp3,965 juta," ujarnya.
Anies Kukuhkan Dewan Pengupahan Daerah
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan baru kali ini Dewan Pengupahan Daerah dikukuhkan. Sebelumnya mereka hanya diberi surat tugas. Dewan ini akan bertugas sampai 2022.
"Tahun ini kita selenggarakan, sekaligus memberikan pesan kepada semuanya bahwa tugas yang diembankan adalah tugas yang penting sekali karena Dewan Pengupahan ini memiliki unsur yang begitu banyak. Dan kita ingin Dewan Pengupahan menjadi tempat di mana berbagai faktor di dalam penentuan upah itu betul-betul dipertimbangkan dengan baik karena di Jakarta punya implikasi nasional," jelasnya.
Anies mengatakan usulan UMP 2020 berbeda antara yang diusulkan pengusaha dan serikat pekerja. Pengusaha mengusulkan Rp 4,267 juta, dan serikat pekerja mengusulkan Rp 4,6 juta. Keputusannya akan diumumkan bulan depan.
"Jadi tujuan pembicaraan tentang upah itu sesungguhnya kesejahteraan. Karena ada biaya hidup yang meningkat, maka upah harus ditingkatkan. Kami bantu dua sisi. Satu ada peningkatan pemasukan dengan UMP bergerak bertambah. Tapi biaya hidup dibantu sehingga lebih rendah, sehingga mereka bisa menabung," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APINDO Jakarta menerima besaran Rp5.067.381 karena masih sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
Baca SelengkapnyaSebelumnya, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta.
Baca SelengkapnyaKenaikan tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDengan adanya instruksi ini, gaji sesuai UMP hanya berlaku bagi pegawai yang bekerja kurang dari setahun.
Baca SelengkapnyaWalaupun kenaikan ini tidak sesuai dengan tuntutan buruh yaitu sebesar 15% namun dikatakan kenaikan itu sudah sangat diperhitungkan.
Baca SelengkapnyaHeru Budi bakal mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait UMP 2024.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Hartono mengizinkan buruh untuk menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) soal UMP ke PTUN
Baca SelengkapnyaUsulan Kadin Indonesia terhadap kenaikan UMP 2024 akan diumumkan pekan depan, atau pada awal November 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaPengusaha mau penetapan UMP 2025 sepatutnya masih menggunakan rumus yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaKenaikan UMP 2024 bakal diputuskan dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya