Pemprov DKI kembalikan pembangunan sekolah ke Dinas Pendidikan
Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta membahas evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah anggaran duplikasi untuk pembangunan gedung sekolah.
Ketua TAPD Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, rencana perbaikan dan rehabilitasi sekolah sebelum evaluasi berada di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Harapannya Dinas Pendidikan tidak perlu memikirkan proyek maupun pembangunan. Namun tujuan tersebut tidak sejalan dengan Kemendagri, sehingga anggaran pembangunan sekolah tersebut dikembalikan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Kami sudah mengalihkan seluruh kegiatan fisik pembangunan sekolah mulai dari rehabilitasi ringan, berat maupun total sudah dikembalikan ke Dinas Pendidikan," ujarnya dalam rapat pembahasan hasil evaluasi Kemendagri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi masih belum puas dengan penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta itu. Bahkan dia mempertanyakan, anggaran perbaikan yang saat ini masih berada di Dinas Pendidikan. Sebab, ada kekhawatiran akan tumpang tindih anggaran lagi.
"Dalam Dinas Pendidikan ada perawatan. Nah ini apa enggak tumpang tindih? Kalau ini diarahkan ke Dinas Perumahan semua maintenance dia semua. Dinas Pendidikan hanya berpikir anak sekolah, bagaimana dia pandai pandai, juara kelas, juara dunia. Ini coba tolong dikoreksi oleh TAPD supaya pandangan kami anggota dewan ini jangan sampai ada duplikasi," tegas Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Menanggapi hal tersebut, Saefullah mengucapkan terima kasih atas masukannya. Dia menegaskan, perbaikan dan rehabilitasi sekolah sudah dikembalikan ke Dinas Pendidikan.
"Hasil evaluasi Kemendagri untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan terkait akutansinya. Ini semua kita kembalikan ke Dinas Pendidikan," tutup mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaBangunan lapuk, dindingnya terkelupas dimana-mana, atapnya bocor
Baca SelengkapnyaPenutupan SD Inpres Pajjaiang dilakukan hingga tiga hari karena menunggu hasil perundingan antar ahli waris.
Baca SelengkapnyaPihak ahli waris tetap akan menutup sekolah hingga Pemkot Makassar mengganti rugi lahan tersebut
Baca SelengkapnyaKomisi E DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan kepada Disdik DKI Jakarta imbas cleansing guru honorer
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca SelengkapnyaBudi menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa (23/7) ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya.
Baca SelengkapnyaOrang tua murid SDN Pocin 1 merasa kecewa dengan putusan PTUN Bandung yang menolak gugatan mereka.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca SelengkapnyaAnggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti berharap kasus yang dialami tiga siswa SDIT ICMA tersebut dapat menemui jalan keluar secepatnya.
Baca Selengkapnya