Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI kembalikan pembangunan sekolah ke Dinas Pendidikan

Pemprov DKI kembalikan pembangunan sekolah ke Dinas Pendidikan Saefullah dilantik jadi Sekda DKI. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta membahas evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah anggaran duplikasi untuk pembangunan gedung sekolah.

Ketua TAPD Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, rencana perbaikan dan rehabilitasi sekolah sebelum evaluasi berada di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Harapannya Dinas Pendidikan tidak perlu memikirkan proyek maupun pembangunan. Namun tujuan tersebut tidak sejalan dengan Kemendagri, sehingga anggaran pembangunan sekolah tersebut dikembalikan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kami sudah mengalihkan seluruh kegiatan fisik pembangunan sekolah mulai dari rehabilitasi ringan, berat maupun total sudah dikembalikan ke Dinas Pendidikan," ujarnya dalam rapat pembahasan hasil evaluasi Kemendagri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).

Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi masih belum puas dengan penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta itu. Bahkan dia mempertanyakan, anggaran perbaikan yang saat ini masih berada di Dinas Pendidikan. Sebab, ada kekhawatiran akan tumpang tindih anggaran lagi.

"Dalam Dinas Pendidikan ada perawatan. Nah ini apa enggak tumpang tindih? Kalau ini diarahkan ke Dinas Perumahan semua maintenance dia semua. Dinas Pendidikan hanya berpikir anak sekolah, bagaimana dia pandai pandai, juara kelas, juara dunia. Ini coba tolong dikoreksi oleh TAPD supaya pandangan kami anggota dewan ini jangan sampai ada duplikasi," tegas Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Menanggapi hal tersebut, Saefullah mengucapkan terima kasih atas masukannya. Dia menegaskan, perbaikan dan rehabilitasi sekolah sudah dikembalikan ke Dinas Pendidikan.

"Hasil evaluasi Kemendagri untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan terkait akutansinya. Ini semua kita kembalikan ke Dinas Pendidikan," tutup mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
Potret Miris Pendidikan, Sekolah di Karawang Lapuk & Bocor Sejak Tahun 1993 Pemkab Bertindak Setelah Viral
Potret Miris Pendidikan, Sekolah di Karawang Lapuk & Bocor Sejak Tahun 1993 Pemkab Bertindak Setelah Viral

Bangunan lapuk, dindingnya terkelupas dimana-mana, atapnya bocor

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Ahli Waris Segel SD Inpres di Makassar Usai Menang Gugatan Berujung Siswa Tak Bisa ke Sekolah
Duduk Perkara Ahli Waris Segel SD Inpres di Makassar Usai Menang Gugatan Berujung Siswa Tak Bisa ke Sekolah

Penutupan SD Inpres Pajjaiang dilakukan hingga tiga hari karena menunggu hasil perundingan antar ahli waris.

Baca Selengkapnya
SD Inpres Pajjaiang Makassar Disegel, Ahli Waris Minta Ganti Rugi Rp14 Miliar
SD Inpres Pajjaiang Makassar Disegel, Ahli Waris Minta Ganti Rugi Rp14 Miliar

Pihak ahli waris tetap akan menutup sekolah hingga Pemkot Makassar mengganti rugi lahan tersebut

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Minta Disdik Jakarta Pulihkan Status Ratusan Guru Honorer yang Diputus Kontrak
DPRD DKI Minta Disdik Jakarta Pulihkan Status Ratusan Guru Honorer yang Diputus Kontrak

Komisi E DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan kepada Disdik DKI Jakarta imbas cleansing guru honorer

Baca Selengkapnya
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok

Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.

Baca Selengkapnya
Usai Viral Guru Honorer Kena 'PHK', Plt Disdik Jakarta: 141 Orang Sudah Mengajar Kembali
Usai Viral Guru Honorer Kena 'PHK', Plt Disdik Jakarta: 141 Orang Sudah Mengajar Kembali

Budi menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa (23/7) ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya.

Baca Selengkapnya
PTUN Bandung Tolak Gugatan untuk Wali Kota Depok, Begini Reaksi Kecewa Orang Tua Murid SDN Pocin 1
PTUN Bandung Tolak Gugatan untuk Wali Kota Depok, Begini Reaksi Kecewa Orang Tua Murid SDN Pocin 1

Orang tua murid SDN Pocin 1 merasa kecewa dengan putusan PTUN Bandung yang menolak gugatan mereka.

Baca Selengkapnya
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan

Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Panggil Disdik Pekan Depan Usai Ratusan Guru Honorer Dipecat
DPRD DKI Panggil Disdik Pekan Depan Usai Ratusan Guru Honorer Dipecat

Anggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.

Baca Selengkapnya
Menteri Abdul Mu’ti Telusuri Viral Tiga Siswa SD Dipulangkan Karena Nunggak
Menteri Abdul Mu’ti Telusuri Viral Tiga Siswa SD Dipulangkan Karena Nunggak

Abdul Mu'ti berharap kasus yang dialami tiga siswa SDIT ICMA tersebut dapat menemui jalan keluar secepatnya.

Baca Selengkapnya