Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Klaim Penggabungan Saham agar PT Delta Djakarta Tbk Bisa Dijual

Pemprov DKI Klaim Penggabungan Saham agar PT Delta Djakarta Tbk Bisa Dijual Delta Djakarta. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada penambahan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Namun sejak Badan Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal DKI Jakarta (BP IPM) dihapus, maka saham hanya dimiliki Pemprov DKI Jakarta saja.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi, menjelaskan BP IPM DKI Jakarta yang kala itu memiliki saham 2,91 persen sudah dibubarkan sejak tahun 2000.

"Kenapa diubah nama jadi Pemda DKI, karena kalau masih nama BP IPM nggak bisa jual kita," kata Riyadi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/3).

Riyandi enggan menjelaskan secara detail mengenai beberapa kajian dalam proses pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk. Dia mengatakan setelah proses kajian selesai, Pemprov DKI Jakarta akan meminta persetujuan anggota dewan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berjanji akan melepaskan saham perusahaan PT Delta Jakarta, hingga saat ini rencananya masih belum terealisasi.

Janji untuk menjual saham PT Delta ini diungkapkan Anies-Sandi saat maju Pilgub Jakarta. Pada April 2018, pasangan Gubernur DKI Jakarta sudah sepakat dan sudah memulai proses penjualan kepemilikan saham tersebut. Namun, hingga kini saham masih belum resmi dijual.

Saat ini, berbagai kajian telah dilakukan untuk segera merampungkan rencana pelepasan saham tersebut.

"Delta kita sedang kajian untuk kita akan lepas. Tapi prosesnya masih kajian. Mudah-mudahan maret sudah selesai," kata Anies saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (2/1).

Anies mengakui sudah banyak tawaran investor yang ingin masuk ke perusahaan tersebut. Namun dirinya tak ingin terlalu fokus pada hal tersebut, agar proses pelepasan saham dapat berjalan lebih dulu.

"(Udah ada investor?) Kalau yang berminat banyak. Tapi prosesnya kan tidak sederhana. Harus dengan dewan dan lain-lain," imbuh dia.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Diskusi dengan Anies, Pramono Anung Siap Lepas Saham Bir PT Delta Djakarta Tbk jika jadi Gubernur
Usai Diskusi dengan Anies, Pramono Anung Siap Lepas Saham Bir PT Delta Djakarta Tbk jika jadi Gubernur

Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung kembali bertemu dengan Anies hari ini, Rabu (20/11)

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Divestasi Saham Vale Belum Ada Putusan, Erick Thohir: Saya Pelajari Dulu
Divestasi Saham Vale Belum Ada Putusan, Erick Thohir: Saya Pelajari Dulu

Masa operasi dan kontrak Vale Indonesia diketahui akan berakhir pada 2025.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kampanye Anies Curhat Sulit Lepas Saham Bir saat Gubernur DKI Jakarta Ditentang DPRD
VIDEO: Kampanye Anies Curhat Sulit Lepas Saham Bir saat Gubernur DKI Jakarta Ditentang DPRD

Dalam kampanyenya, Anies mengaku sulit menjual saham bir, yang dimiliki DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
Masih Negosiasi Harga, Erick Thohir Tak Mau Divestasi Saham Vale Diburu-Buru
Masih Negosiasi Harga, Erick Thohir Tak Mau Divestasi Saham Vale Diburu-Buru

Pemerintah masih memproses divestasi saham PT Vale Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN Masih Kaji Merger BTN Syariah dan BSI
Kementerian BUMN Masih Kaji Merger BTN Syariah dan BSI

BTN akan melakukan strategi pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN. Rencananya, strategi ini bakal diikuti oleh penggabungan BTN dengan BSI.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank

Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya