Pemprov DKI klaim sudah ajak dialog warga Leuser soal penggusuran
Merdeka.com - Warga Kampung Leuser, Hang Jebat, RT 08 RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melakukan aksi tutup jalan. Hal tersebut terkait rencana penggusuran dan surat peringatan (SP) II dari Wali kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi kepada warga tersebut.
Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penertiban permukiman, di mana tanah yang di tempati warga diakui sebagai milik PD PAM Jaya. Asisten bidang pemerintahan Wali Kota Jakarta Selatan A Jayadi mengatakan, sebelum adanya wacana penggusuran, pihaknya telah mengajak berdialog namun tidak mendapat respon dari warga.
"Kita pun enggak main sikat, tiga kali kita ajak berdialog tapi warga tidak pernah datang. Kenapa?," kata Jayadi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (9/5).
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
Usai di bongkar, lanjut Jayadi, PAM Jaya akan menyerahkan lahan itu kepada Pemprov DKI. Sebab, pihak PAM Jaya mengakui bahwa lahan itu berada dalam zona hijau.
"Tanah itu kan tanah PAM Jaya, tadi saya sudah sampaikan kemudian PAM Jaya akan menyerahkan tanah tersebut ke pemprov DKI," terangnya.
Sehingga, katanya, lahan seluas 2084 meter persegi itu akan dikembalikan lagi fungsinya seperti dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
"Nah ini sesuai dengan rencana kota tanah tersebut akan dijadikan RPTRA kita kembalikan sesuai dengan fungsinya," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI telah menerbitkan SP-1 pada tanggal 29 April 2016 atas rencana penggusuran Kampung Leuser. Dan kemudian, baru diberikan kepada warga tanggal 2 Mei 2016.
Dalam isi SP-1 sendiri yakni 7 x 24 jam setelah SP-1 diterima warga. Hari ini tepat tujuh hari setelah diberikan SP-1 kepada warga Lauser.
Berangkat dari isu akan digusur, para warga melakukan penjagaan ketat di setiap pintu masuk pemukiman mereka. Tiga pintu masuk ke Lauser itu masing-masing di palang dengan besi dan digembok. Setiap warga yang mau keluar dan masuk ditanyai kepentingannya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaRencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaTim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca SelengkapnyaIwan menyampaikan, sejauh ini sebagai solusi Pemprov DKI menyiapkan Rusun Nagrak di Cilincing.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta telah menampung sekitar 450 warga korban kebakaran Manggarai di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menjadi mediator sengketa antara warga Kampung Bayam dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaAdapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya