Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI klaim sudah ajak dialog warga Leuser soal penggusuran

Pemprov DKI klaim sudah ajak dialog warga Leuser soal penggusuran warga lauser shalawat di jalan. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Warga Kampung Leuser, Hang Jebat, RT 08 RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melakukan aksi tutup jalan. Hal tersebut terkait rencana penggusuran dan surat peringatan (SP) II dari Wali kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi kepada warga tersebut.

Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penertiban permukiman, di mana tanah yang di tempati warga diakui sebagai milik PD PAM Jaya. Asisten bidang pemerintahan Wali Kota Jakarta Selatan A Jayadi mengatakan, sebelum adanya wacana penggusuran, pihaknya telah mengajak berdialog namun tidak mendapat respon dari warga.

"Kita pun enggak main sikat, tiga kali kita ajak berdialog tapi warga tidak pernah datang. Kenapa?," kata Jayadi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (9/5).

Usai di bongkar, lanjut Jayadi, PAM Jaya akan menyerahkan lahan itu kepada Pemprov DKI. Sebab, pihak PAM Jaya mengakui bahwa lahan itu berada dalam zona hijau.

"Tanah itu kan tanah PAM Jaya, tadi saya sudah sampaikan kemudian PAM Jaya akan menyerahkan tanah tersebut ke pemprov DKI," terangnya.

Sehingga, katanya, lahan seluas 2084 meter persegi itu akan dikembalikan lagi fungsinya seperti dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

"Nah ini sesuai dengan rencana kota tanah tersebut akan dijadikan RPTRA kita kembalikan sesuai dengan fungsinya," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI telah menerbitkan SP-1 pada tanggal 29 April 2016 atas rencana penggusuran Kampung Leuser. Dan kemudian, baru diberikan kepada warga tanggal 2 Mei 2016.

Dalam isi SP-1 sendiri yakni 7 x 24 jam setelah SP-1 diterima warga. Hari ini tepat tujuh hari setelah diberikan SP-1 kepada warga Lauser.

Berangkat dari isu akan digusur, para warga melakukan penjagaan ketat di setiap pintu masuk pemukiman mereka. Tiga pintu masuk ke Lauser itu masing-masing di palang dengan besi dan digembok. Setiap warga yang mau keluar dan masuk ditanyai kepentingannya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Warga Kolong Jembatan Pakin Penjaringan akan Direlokasi ke Rusun
Warga Kolong Jembatan Pakin Penjaringan akan Direlokasi ke Rusun

Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok

Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.

Baca Selengkapnya
Penilaian 236 Lahan Terdampak Pembangunan UIII Depok Ditarget Rampung Dua Hari ke Depan
Penilaian 236 Lahan Terdampak Pembangunan UIII Depok Ditarget Rampung Dua Hari ke Depan

Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Anies Baswedan, Pemprov DKI: Warga Kampung Bayam Tak Punya Hak Atas Tanah
Tanggapi Anies Baswedan, Pemprov DKI: Warga Kampung Bayam Tak Punya Hak Atas Tanah

Iwan menyampaikan, sejauh ini sebagai solusi Pemprov DKI menyiapkan Rusun Nagrak di Cilincing.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Heru Budi: KAI Kurang Respons Membantu Warga Korban Kebakaran Manggarai
Pj Gubernur Heru Budi: KAI Kurang Respons Membantu Warga Korban Kebakaran Manggarai

Pemprov DKI Jakarta telah menampung sekitar 450 warga korban kebakaran Manggarai di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput.

Baca Selengkapnya
Babak Baru Konflik Jakpro dan Warga Kampung Bayam, Ini Hasil Mediasi Dilakukan Komnas HAM
Babak Baru Konflik Jakpro dan Warga Kampung Bayam, Ini Hasil Mediasi Dilakukan Komnas HAM

Komnas HAM menjadi mediator sengketa antara warga Kampung Bayam dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait pembangunan JIS.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini

Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.

Baca Selengkapnya
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat

Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN

Adapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya