Pemprov DKI Luncurkan Program KSBB Bantu Menyediakan Handphone bagi 170 ribu Siswa
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pendidikan untuk memberikan bantuan penyediaan handphone bagi peserta didik dan pendidik.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan KSBB Pendidikan dilatarbelakangi adanya kondisi pandemi yang membuat proses belajar mengajar mengalami perubahan. Sebab, tidak semua warga Jakarta memiliki infrastruktur fasilitas dan konektivitas untuk mengakses pembelajaran jarak jauh atau daring.
"Muncul tekanan berupa pandemi membuat kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh muncul kenyataan ada yang sebagian (masyarakat) siap dengan fasilitas dan konektivitas, sebagian lagi memiliki perangkat tapi konektivitas internetnya lemot. Bahkan ada yang fasilitas dan konektivitasnya tidak dapat mereka akses," kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11).
-
Dimana Banyuwangi berada dalam daftar angka anak tidak sekolah di Jatim? Data resmi persentase anak tidak sekolah (ATS) berdasarkan sekolah dibanding dengan jumlah peserta didik pada tahun 2023, anak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen. Angka tersebut masuk lima terendah di Jawa Timur.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Siapa saja yang bekerja di bidang pendidikan? Berikut kumpulan nama-nama pekerjaan di bidang pendidikan dan pekerja lainnya dalam Bahasa Inggris beserta artinya.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka anak tidak sekolah? Selain menerapkan kebijakan zero drop out, Banyuwangi juga menggelontorkan berbagai program untuk menekan anak tidak sekolah. Di antaranya program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), untuk memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C).
-
Mengapa angka anak tidak sekolah di Banyuwangi rendah? Dengan berbagai program pendidikan yang digulirkan, angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu terendah di Jawa Timur, berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dari ratusan ribu siswa dan puluhan ribu pendidik tidak memiliki handphone.
"Pada September - Oktober 2020, terdapat 171.998 Peserta didik dan 12.649 pendidik yang tidak memiliki gawai. Sehingga sasaran penerima bantuan gawai merupakan peserta didik yang tidak memiliki gawai dan atau gawai dipakai bersama," ucapnya.
Lalu, kriteria penerima bantuan gawai yakni peserta didik yang tidak memiliki gawai dan tenaga pendidik non PNS yang tidak memiliki laptop atau komputer. Kemudian, paket bantuan gawai untuk peserta didik, yaitu tablet layak pakai atau smartphone.
Sedangkan, untuk pendidik bisa diserahkan dan menjadi milik sekolah untuk dipinjamkan kepada pendidik berupa komputer layak pakai atau laptop layak pakai.
Untuk memberikan bantuan melalui program KSBB pendidikan, semua pihak bisa membuka laman corona.jakarta.go.id/ksbbpendidikan dan melanjutkan untuk memilih kategori bantuan yang akan diberikan.
"Hingga saat ini jumlah gawai yang terkumpul dari calon kolaborator dan siap didistribusikan sejumlah 1.208 gawai," ucapnya.
Nantinya, kata Anies, para peserta didik penerima gawai juga akan mendapatkan kartu internet belajar Jakarta, berupa kartu perdana berisi kuota internet untuk melengkapi gawai agar langsung dapat digunakan.
"Selain itu, terdapat pula fitur JakWIFI sehingga penerima gawai bisa langsung melakukan instal aplikasi JAKI untuk dapat mendukung proses belajar menggunakan jaringan internet secara gratis," jelas Anies.
Reporter: Ika Defianti
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi menyebutkan sebanyak 2.090 sekolah itu ditargetkan bisa diterapkan (sekolah gratis) pada tahun ajaran baru 2025.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca SelengkapnyaDPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca SelengkapnyaIronisnya ratusan anak di ibu kota Provinsi Banten itu alami putus sekolah.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak.
Baca SelengkapnyaFraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaBesaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.
Baca SelengkapnyaDKI masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
Baca SelengkapnyaBansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Baca SelengkapnyaSekolah swasta gratis di Jakarta tak akan menerapkan peraturan zonasi dan batasan usia atau umur seperti di sekolah negeri.
Baca SelengkapnyaHeru tak menampik memang diperlukan adanya perbaikan sistem zonasi
Baca Selengkapnya