Pemprov DKI Masih Evaluasi Laporan Audit Formula E 2022
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta kerap menagih laporan keuangan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 yang sudah diaudit. Terakhir, Wakil Ketua Komisi E Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta laporan tersebut untuk diserahkan ke DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) belum mengetahui apakah laporan itu dapat dikirimkan ke DPRD. Pasalnya, pihaknya masih mengkaji dan mengevaluasi laporan tersebut.
"Nanti kita lihat ya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/2).
-
Mengapa BKPM belum menerima pertanyaan dari investor? Dia juga menyampaikan sejak pengunduran diri Kepala dan Wakil OIKN hingga hari ini, BKPM juga belum menerima pertanyaan dari investor.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Apa yang sedang dikaji Pertamina saat ini? 'Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,' kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, (30/8).
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Kenapa BSI belum mengambil keputusan terkait UUS BTN? Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang aksi korporasi yang akan dilakukan terhadap UUS BTN yang melibatkan BSI, kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belum membuat keputusan apapun terkait hal tersebut,“ kata Gunawan.
Tidak hanya itu, dia juga menyebut akan berkonsultasi lebih lanjut apakah laporan tersebut dapat dipublikasikan.
"Saya perlu konsultasi juga karena audit internal ya, audit KAP. Saya perlu konsultasi ya. Kan ada batasan-batasan kita disclosure statement," ujarnya.
Terkait commitment fee yang masih harus dibayar Jakpro, Fitria pun enggan berkomentar lebih lanjut.
"Saya kayaknya masih perlu mempelajari," ujarnya.
Sebelumnya, VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarif mengungkapkan, laporan keuangan Jakarta E-Prix 2022 (Formula E) sudah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan.
Dari hasil audit tersebut, Syachrial menyebut laba atau keuntungan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut adalah Rp5,29 miliar.
“Sudah (selesai diaudit). Hasilnya sudah kita serahkan ke Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dan Inspektorat. Hasil keuntungannya memang berbeda dari sebelumnya ya, kita sampaikan waktu itu Rp6 miliar koma sekian, sekarang Rp5,29 setelah audit,” kata Syachrial saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Meskipun demikian, masih terdapat Rp90,7 miliar yang harus disetorkan oleh Jakpro sebagai commitment fee. Syachrial memastikan uang tersebut dibayarkan menggunakan dana perusahaan. Kini, kata Syachrial, commitment fee masuk ke dalam proses pembayaran.
“Kalau proses pembayaran, belum dibayar. Dalam pembayaran (menggunakan) dana perusahaan. Kita kan sudah komit business to business (B2B) semuanya, kita selesaikan secara B2B,” kata Syachrial saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/1).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengkritik pernyataan PT Jakarta Propertindo yang mengklaim kegiatan Formula E 2022 mengalami untung sebesar Rp5 miliar. Menurutnya, laba tersebut tak sebanding dengan Rp560 miliar yang dikeluarkan dari APBD untuk membayar commitment fee.
“Jelas tidak benar kalo dibilang kita untung. Sebab, tidak adil jika tidak menghitung pengeluaran APBD sebesar Rp560 miliar kemarin. Artinya masih sangat jauh,” kata Ara dalam rilis resminya, Kamis (2/2).
Ditambah pula, kata Ara, Jakpro masih perlu membayar Rp90 miliar kekurangan commitment fee. Kemudian, Ara juga meminta Jakpro untuk melaporkan secara resmi pertanggungjawaban Formula E kepada DPRD dengan data yg lebih detil.
“Apalagi Jakpro masih harus membayar kekurangan commitment fee sekitar Rp90 milliar lagi di luar Rp560 miliar tadi. Masih ada utang kok berani ngomong untung. Kami minta Jakpro jangan kencang di media saja padahal laporan ke DPRD belum disampaikan, kami yang sudah minta sejak tahun lalu. Bahkan revisi studi kelayakanpun belum diberikan,” ujar Ara.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan sedang melakukan audit terkait laporan keuangan terkait ajang balap mobil listrik Formula E 2023.
Baca SelengkapnyaJakpro belum bisa menjanjikan kapan proses audit bakal rampung.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaArya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto angkat bicara terkait penanganan perkara tersebut
Baca SelengkapnyaKPK membantah tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan daging sapi di Kementan
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengaku tidak memiliki informasi tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis isu dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya