Pemprov DKI minta pendampingan KPK cegah kebocoran penerimaan pajak
Merdeka.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, bebas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkannya, Pemprov DKI menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menyatakan, sebagai salah satu bentuk perwujudan tujuan tersebut adalah dengan mencanangkan aksi dan komitmen bersama optimalisasi penerimaan daerah. Aksi ini dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta dan dihadiri Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.
"Ini merupakan wujud nyata dan tekad bersama para SKPD di lingkungan pemprov DKI," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/2).
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Kenapa Kutai Timur apresiasi wajib pajak? Atas kewajiban pajaknya masing-masing untuk tahun pajak 2023 diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasai yang diberikan oleh pemerintah daerah.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
Menurutnya, pencanangan aksi ini untuk mendukung peningkatan fiscal capacity DKI Jakarta agar dapat berjalan dengan baik dan sempurna dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dipergunakan sebaik mungkin untuk pembangunan dan kemakmuran warga Jakarta.
"Juga agar rekomendasi yang dihasilkan pada rapat kerja antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah KPK yang telah diselenggarakan sebelumnya dapat menciptakan penerimaan daerah yang lebih optimal, pelayanan perpajakan yang semakin meningkat serta lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada para Wajib Pajak," jelas Saefullah.
Kerja sama dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak DKI pada 2017 yang dipatok lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun ini memang kami targetkan naik Rp 4 triliun, jadi totalnya Rp 35,2 triliun. Tentu angka ini menurut persepsi kami bisa dicapai sepanjang kami komitmen dan petugas pajaknya juga komit," tegas Saefullah.
Selain itu, Saefullah juga mengimbau agar petugas pajak harus berkomitmen agar tidak ada pajak yang bocor. Jika ada indikasi kebocoran maka KPK akan mengambil tindakan tegas.
"Jadi enggak ada kongkalikong antara wajib pajak dan petugas pajak. Misalnya bisa dibayar 50 persen tapi mereka berbagi lagi di luar sana, jangan sampai begitu. Jangan sampai kalau orang-orang pajak itu sudah mau baik, kemudian ada kendala yang menghambat, maka KPK nanti akan hadir," tegas Saefullah.
Sementara itu, Saut Situmorang menyatakan bahwa KPK siap mendampingi DKI untuk mencapai target penerimaan pajak Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pajak jangan hanya dilihat sebagai pemasukan daerah, tetapi juga mencerminkan integritas dan kedisiplinan warga Jakarta.
"Jadi kami mau membantu, ada orang yang mau baik, tapi kemudian dia gak bisa baik karena orang yang mengelilinginya, KPK siap membantu," tandasnya.
Sebagai informasi tambahan, bahwa rencana penerimaan Pajak Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp 35.230.000.000.000, (tiga puluh lima triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah), di mana jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3,6 triliun dibandingkan dengan realisasi peneri aan Pajak Daerah Tahun 2016, yakni sebesar Rp 31,6 triliun.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaMaurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaSetyo menyampaikan, Presiden Prabowo tidak ingin ada pemborosan anggaran di kabinetnya
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaPPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaRUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaDPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.
Baca Selengkapnya