Pemprov DKI Mulai Lakukan Pendataan Penerima Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi tengah melakukan pendataan untuk penerima vaksin Covid-19. Ia optimis pendataan oleh Pemprov minim kekeliruan.
"Pendataan itu perlu proses tapi alhamdulillah pendataan DKI Jakarta termasuk yang baik, Jakarta ini ibu kota kalau namanya pusat pendataan Insya Allah kita bisa berikan data yang terbaik," ucap Riza di Balai Kota, Rabu (30/12).
Berkaca dari distribusi bantuan sosial (Bansos), Riza mengatakan, pendataan tidak semerawut.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Bansos tidak ada kesalahan. Alhamdulillah pemberian Bansos di DKI Jakarta kalau sangat baik," ujar dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI percepat pendataan penerima vaksin Covid-19. Pendataan agar vaksinasi tepat sasaran, sebab menurut Gilbert tidak semua warga bisa menerima vaksin.
"Sepatutnya Pemprov DKI sudah jauh lebih siap mengantisipasi daftar penerima vaksin Covid-19," ucap Gilbert.
Sebagaimana disampaikan pemerintah, prioritas penerima vaksin adalah tenaga kesehatan dan masyarakat rentan. Namun Gilbert melihat belum ada kesiapan pendataan. Kendati jumlah tenaga kesehatan lebih kecil, namun persiapan pendataan menurut politikus PDIP itu menjadi krusial.
Soal pro kontra tentang vaksin yang digunakan Indonesia, menurut Gilbert bukan lagi ranah Pemprov. Yang jelas, ia melihat Pemprov DKI minim persiapan terhadap pendataan penerima vaksin.
Politikus yang juga epidemiolog itu menambahkan minimnya persiapan akan berdampak semrawut dalam proses vaksinasi masal, seperti yang terjadi pada distribusi bantuan sosial (Bansos).
"Sudah saya ingatkan jauh sebelumnya, saya lihat akan terulang dalam daftar penerima vaksin. Saat Bansos ada penerima yang tidak layak dengan rumah seharga Rp 8 miliar (dapat Bansos), karut marut ini seharusnya menjadi pelajaran berharga," tambah dia.
"Sangat diharapkan Pemprov DKI bangun dari tidur menghadapi Covid-19 yang gagal diatasi di DKI dan bukan bekerja menarik rem darurat yang tidak perlu," tutup Gilbert.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi memprediksi pada 2024 ini jumlah pendatang baru di Jakarta bakal berkurang.
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca SelengkapnyaAda tiga kabupaten kota yang sudah menyelesaikan proses coklit
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaData itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dosis kelima atau booster ketiga.
Baca SelengkapnyaData Indeks Kualitas Udara (AQI) Air, DKI Jakarta menempati posisi teratas daftar kota dengan tingkat polusi terburuk pada Senin, 7 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaWarga DKI Jakarta diimbau untuk mengecek secara mandiri, apakah namanya sudah terdaftar atau belum.
Baca Selengkapnya