Pemprov DKI Nilai ERP Lebih Efektif Atasi Kemacetan Dibanding Ganjil Genap
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji sistem aplikasi yang tepat untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP) bekerja sama dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sistem ERP ini dinilai akan lebih efektif mengatasi kemacetan dibandingkan penerapan ganjil genap.
"Pasti (lebih efektif). Ganjil genap ini salah satu kebijakan antara, yang harus diambil untuk jangka mendesak sebelum masuk kepada conjunction pricing tadi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).
Berdasarkan hasil kajian, Syafrin mengatakan, ERP sangat efektif. Dia pun sepakat dengan kajian Korlantas Polri terkait hal ini.
-
Siapa yang menyatakan ERP solusi kerugian MRT? Jokowi Sebut ERP Bisa Jadi Solusi Tutupi Kerugian MRT, Ini Respons Pemprov DKI Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.
-
Bagaimana membuat RPP yang baik? Contoh buat RPP yang baik dan benar wajib diketahui dan dipahami oleh para pendidik atau guru.
-
Siapa yang memuji keputusan Polri? Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
-
Apa terobosan luar biasa dari Polri? Terobosan yang luar biasa,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
"Sangat efektif karena begitu kita masuk ke dalam conjunction pricing, maka kita bisa meng-adjust berapa biaya yang dibutuhkan, yang akan dikenakan kepada pengguna. Semakin macet jalan semakin mahal," jelasnya.
Syafrin menilai, pengguna jalan akan lebih memilih menggunakan transportasi publik. Namun, dia tak menyebutkan berapa persentase perkiraan ERP dapat mengatasi kemacetan dibandingkan ganjil genap.
Beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta meminta pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Agung terkait ERP ini. Kejaksaan Agung kemudian meminta Pemprov DKI melakukan tender ulang.
"Sekarang untuk langkah ke depannya kita akan minta apa yang disebut dengan kaji ulang terhadap dokumen yang ada. Itu dilakukan tahun 2020 sesuai dengan instruksi gubernur itu harus kita akselerasi tetapi dikaji lagi terkait teknologi yang akan digunakan. Kami sedang koordinasikan dengan Dirjen Aptika hal ini," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jalan berbayar atau EFP sejatinya telah dirancang beberapa tahun lalu, namun belum juga diterapkan.
Baca SelengkapnyaWacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.
Baca Selengkapnya"Kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaTeknologi ETLE nantinya akan dihubungkan dengan data Pemprov DKI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Baca SelengkapnyaLewat bantuan AI, volume kendaraan di Jakarta konon bisa dikurangi lewat lampu merah.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaDharma Pongrekun, cagub DKI Jakarta dengan nomor urut 2, menjelaskan langkah-langkah yang diyakininya dapat segera mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca SelengkapnyaPemberlakuan aturan ganjil-genap sendiri dilakukan secara paralel bersama dengan rekayasa lalu lintas contra flow dan one way.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca Selengkapnya